SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kekhawatiran soal pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai terasa di kalangan buruh Kabupaten Serang. Penyebabnya? Tarif ekspor baru dari Amerika Serikat yang dianggap mulai mengganggu laju industri, terutama perusahaan padat karya yang selama ini menjalin kerja sama dengan pasar Negeri Paman Sam.

Hal itu disampaikan Sekretaris Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang (ASPSBS), Arizal Peni, saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Cikande, Kamis, 1 Mei 2025.

“Ada beberapa perusahaan yang rekanannya dengan Amerika, buyer-nya dari Amerika, mereka sudah mulai mengurangi jumlah order,” kata Arizal.

Menurutnya, kebijakan tarif ekspor dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat banyak industri di Indonesia terpukul. Pesanan dari luar negeri menyusut drastis, hingga berimbas pada potensi pengurangan karyawan.

“Akibat order yang berkurang karena kebijakan Trump itu, berdampak pada industri yang bermitra dengan Amerika. Pengurangannya bisa sampai 50 persen. Rata-rata perusahaan padat karya,” jelasnya.

Melihat tren yang tidak menguntungkan ini, Arizal mendesak Pemerintah Kabupaten Serang agar segera bertindak. Ia menyarankan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) PHK agar buruh yang terdampak bisa cepat mendapat solusi.

“Sehingga nanti jika ada buruh yang menjadi korban PHK bisa segera ditangani dengan cepat dan efektif. Jika melihat iklim industri saat ini yang kurang baik, potensi PHK massal sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap Satgas PHK ini melibatkan tiga unsur penting: pemerintah daerah, pengusaha (Apindo), dan serikat pekerja. Kolaborasi ketiganya dinilai penting agar penanganan bisa dilakukan dengan adil dan menyeluruh.

“Yang dilibatkan terutama adalah pemerintah daerah, Apindo, dan unsur serikat pekerja. Tiga unsur ini sangat kami harapkan bersinergi,” tutup Arizal.

Editor: Merwanda