SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah Banten Selatan dalam Perubahan APBD 2025.
Kesenjangan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan dinilai masih mencolok. Infrastruktur, sarana pendidikan, hingga layanan kesehatan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang disebut jauh tertinggal dibandingkan wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Jakarta.
RelatedPosts
Data Pemprov Banten mencatat, dari 2.000 hektare kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, 1.500 hektare berada di Lebak dan Pandeglang. Selain itu, masih ada sekolah dengan kondisi rusak, bahkan berlantaikan tanah, serta minimnya tenaga kesehatan seperti dokter spesialis.
“Visi Banten adalah maju, adil merata, tanpa korupsi. Saat ini Lebak dan Pandeglang butuh keadilan, khususnya infrastruktur jalan,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Banten, Iip Makmur, usai rapat paripurna di DPRD Banten, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan. Dengan akses jalan yang baik, potensi sumber daya alam dan pariwisata bisa dioptimalkan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PKS mendorong agar Pemprov Banten menambah porsi anggaran pada program pembangunan, seperti Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Jalan Usaha Tani.
“Kami akan kawal agar program-program itu ditambah pada perubahan APBD tahun ini,” tegas Ketua Komisi II DPRD Banten tersebut.
Editor: Aas Arbi
