CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID–Lambatnya proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Ari Muhammad, menilai keterlambatan itu berimbas langsung terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepercayaan publik.
Hal itu disampaikan Ari kepada Radar Banten, Senin 6 Oktober 2025, Ia menegaskan, proses rotasi-mutasi yang tak kunjung rampung telah menimbulkan berbagai dampak negatif dalam birokrasi pemerintahan.
“Pertama, efektivitas kerja jadi menurun. OPD lambat mengambil keputusan, program pemerintah tertunda, dan pelayanan publik jadi kurang responsif. Tidak ada inovasi baru yang muncul karena posisi jabatan masih menggantung,” ujarnya.
Menurut Ari, Pemkot seharusnya segera menindaklanjuti rekomendasi mutasi dan rotasi yang sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia berharap, proses tersebut bisa segera disahkan melalui surat keputusan (SK) agar roda pemerintahan kembali berjalan optimal.
“Saya berharap, karena memang ini rekomendasi sudah diajukan ke Kemendagri harapanya agar proses cepat selesai agar segera bisa di SK kan,” katanya.
Politisi muda itu juga menyinggung dampak lain yang tak kalah penting, yakni menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ari menilai, kondisi ini menimbulkan kesan bahwa ada tarik-menarik kepentingan di balik lambatnya keputusan rotasi dan mutasi.
“Termasuk ada juga dampak terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah seolah olah Pemerintah tidak solid, ada tarik menarik kekuasaan terkait rotasi mutasi ini,” tegasnya.
Ari menambahkan, penyegaran jabatan sangat penting untuk menumbuhkan semangat kerja dan ide-ide baru dalam birokrasi.
Ia mendorong Wali Kota Cilegon untuk segera menuntaskan proses rotasi-mutasi sebagai bagian dari reformasi aparatur.
Reporter: Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
