KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang dapat diminta atau ditagih, melainkan sebuah amanah dan kepercayaan yang bisa diberikan sekaligus dicabut kapan saja.
Hal tersebut disampaikan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang digelar di Aula Puspemkot Tangsel, Jumat 21 November 2025.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Benyamin menekankan bahwa rotasi jabatan bukanlah formalitas, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat untuk segera bekerja tanpa menunda proses adaptasi.
“Jabatan bukan hak. Jabatan bukan sesuatu yang bisa diminta, bukan sesuatu yang bisa ditagih. Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah titipan yang bisa diberikan dan bisa ditarik kembali,” tegasnya.
Benyamin menambahkan bahwa penempatan pejabat dilakukan berdasarkan penilaian kinerja. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan.
“Biar kami yang menilai kinerja saudara. Jangan kecewakan kerja keras kami dalam menyusun struktur ini,” ujarnya.
Menurutnya, seorang pejabat bukan hanya memegang posisi, tetapi juga bertugas memimpin sumber daya manusia, anggaran, waktu, peralatan, dan seluruh instrumen pemerintahan di unit kerjanya.
Wali kota menilai bahwa seorang pemimpin justru dihadirkan untuk menghadapi persoalan. Jika semua hal berjalan mulus, menurutnya, sebuah jabatan tidak lagi memiliki tantangan yang membutuhkan kepemimpinan.
“Kalau semuanya sudah enak, waktunya cukup, anggarannya cukup, saya tidak perlu saudara. Justru karena ada hambatan dan tantangan itulah saudara belajar dan menunjukkan kemampuan,” kata Benyamin.
Selain menegaskan makna jabatan sebagai amanah, Benyamin meminta pejabat langsung bergerak cepat menjalankan tugasnya. Ia mewajibkan penandatanganan serah terima jabatan dilakukan pada hari yang sama untuk mempercepat proses administrasi, termasuk pengusulan pejabat pengguna anggaran.
“Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada vakum dalam administrasi pemerintahan,” tegasnya.
Editor: Abdul Rozak
