CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, menilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp80 miliar perlu disikapi secara objektif, menyeluruh, dan tidak simplistis.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Silpa pada prinsipnya tidak selalu bermakna negatif. Dalam konteks tertentu, Silpa justru dapat mencerminkan kehati-hatian fiskal serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan.
“Namun demikian, Silpa yang cukup besar juga menjadi catatan penting bagi kami di DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Qoidatul Sitta, Selasa, 6 Januari 2025.
Ia menjelaskan, besarnya Silpa mengindikasikan masih adanya program dan kegiatan yang perencanaannya belum sepenuhnya matang atau pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kendala administrasi, keterlambatan proses lelang, permasalahan teknis di lapangan, hingga lemahnya koordinasi antarperangkat daerah.
“Padahal, pada saat yang sama, Kota Cilegon masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti penanganan banjir, perbaikan infrastruktur lingkungan, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya.
DPRD, lanjut Sitta, menilai Pemerintah Kota Cilegon perlu melakukan evaluasi secara serius sejak tahap perencanaan. Evaluasi tersebut meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, hingga penetapan APBD, agar setiap program yang dianggarkan benar-benar siap dilaksanakan, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Selain itu, penguatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam manajemen proyek serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi hal yang sangat krusial,” tegasnya.
Terkait pemanfaatan Silpa Rp80 miliar tersebut, DPRD mendorong agar ke depan anggaran itu lebih difokuskan pada program-program prioritas dan kebutuhan riil masyarakat, baik melalui mekanisme APBD Perubahan maupun perencanaan tahun anggaran berikutnya.
“Prinsipnya, setiap rupiah anggaran daerah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon,” ungkapnya.
Reporter: Adam Fadillah
Editor: Aas Arbi
