SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ombudsman RI Perwakilan Banten menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten selama Ramadan 2026. Lembaga pengawas layanan publik itu menerima laporan bahwa sejumlah menu MBG didominasi produk ultra-processed food (UPF) dan terkesan disajikan tanpa perencanaan matang.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas layanan dalam program tersebut. Ia menegaskan, esensi MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan asupan gizi benar-benar terpenuhi dan terserap oleh tubuh penerima manfaat.
“Tujuan MBG adalah peningkatan gizi masyarakat, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Tentu menunya harus memenuhi kaidah gizi, dan ini menjadi tugas ahli gizi di SPPG,” kata Fadli, Senin, 2 Maret 2026.
Ia menekankan, aspek keamanan pangan dan standar gizi tidak bisa ditawar. Temuan makanan basi di beberapa titik, menurutnya, menjadi alarm serius bagi pengelola program.
“Pelayanan publik dalam bentuk pangan harus menjamin konsumen, terutama anak-anak, merasa nyaman dan aman saat mengonsumsinya,” ujarnya.
Selain kualitas menu, Fadli juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan komposisi makanan. Kebijakan yang terlalu terpusat dinilai berpotensi mengabaikan kearifan lokal, padahal hal tersebut penting agar makanan sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Setiap daerah itu unik. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi harus memiliki ruang untuk menyesuaikan menu dengan kebutuhan dan budaya lokal. Jangan hanya asal masak, tapi pastikan masyarakat mau memakannya,” tegasnya.
Ombudsman Banten mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Banten agar tujuan peningkatan gizi masyarakat benar-benar tercapai selama Ramadan.
Editor: Mastur Huda
