CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil setiap pekan sebagai upaya menggenjot realisasi pendapatan daerah.
Langkah tersebut dilakukan setelah capaian pendapatan hingga akhir Juni 2026 baru mencapai 38,9 persen atau masih berada di bawah target ideal pada semester pertama.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, mengakui realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan tahun masih belum memenuhi target.
Menurutnya, jika dihitung secara proporsional, pada semester pertama capaian pendapatan seharusnya sudah mendekati 50 persen.
“Memang kita masih di bawah. Mudah-mudahan sebelum perubahan anggaran bisa menyesuaikan target yang direncanakan. Intinya sampai perubahan anggaran maupun akhir tahun nanti target yang telah ditetapkan bisa terealisasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah telah mulai melakukan evaluasi terhadap OPD penghasil.
Ke depan, evaluasi tersebut akan dilakukan setiap pekan untuk memantau perkembangan realisasi pendapatan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi.
“Kemarin sudah kita lakukan evaluasi. Ke depan setiap minggu akan kita evaluasi terkait pendapatan. Setelah rapat inflasi, kita lanjutkan dengan rapat pendapatan untuk melihat progres, kendala, dan solusi yang harus dilakukan,” jelasnya.
Menurut Aziz, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), tetapi juga seluruh OPD penghasil agar target penerimaan daerah dapat tercapai.
Ia menjelaskan, untuk sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemerintah tidak dapat memaksakan pencapaian karena sangat bergantung pada aktivitas transaksi jual beli tanah.
“BPHTB itu sifatnya given, tergantung transaksi. Kalau nanti targetnya tidak tercapai tentu akan kita koreksi. Tetapi kita akan mencari sumber pendapatan lain, termasuk meningkatkan sektor retribusi,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan Pemkot terus melakukan berbagai langkah percepatan untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk melalui penyegaran pejabat pelaksana tugas (Plt) di sejumlah OPD.
“Prinsipnya sedang kita optimalkan. Dengan Plt yang baru juga kita dorong agar ada percepatan,” ujarnya.
Robinsar mengklaim realisasi pajak daerah hingga saat ini sebenarnya sudah berada di kisaran 50 persen.
Namun, sektor retribusi masih menjadi pekerjaan rumah karena belum memberikan kontribusi yang maksimal.
“Yang belum maksimal itu retribusi. Kebanyakan ada di OPD penghasil, makanya sedang kita dorong agar lebih optimal,” katanya.
Ia mencontohkan, retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan masih menjadi salah satu sektor yang perlu dibenahi.*
Editor : Krisna Widi Aria
