KABUPATEN TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mengerahkan sekitar 2.500 petugas lapangan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Meski pendataan terus berjalan, BPS mengakui masih menghadapi penolakan dari sebagian warga.
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Norma Yunita Sari, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data makro yang akurat untuk memetakan struktur perekonomian di Kabupaten Tangerang.
RelatedPosts
“Data yang dihasilkan merupakan data agregat, bukan data per individu usaha,” ujar Masayu, Rabu, 5 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya akan memuat informasi mengenai jumlah usaha, klasifikasi skala usaha, serta sektor ekonomi yang mendominasi di Kabupaten Tangerang. Seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, BPS melibatkan sekitar 2.500 petugas lapangan yang mayoritas merupakan mitra lokal.
“Berbeda dengan survei berbasis sampel, Sensus Ekonomi 2026 menggunakan metode cacah total sehingga seluruh populasi menjadi sasaran pendataan,” jelasnya.
Masayu menambahkan, pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga rumah tangga yang tidak memiliki usaha. Data yang dihimpun meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga kondisi fisik bangunan tempat tinggal.
Menurutnya, informasi sosial tersebut akan diintegrasikan dengan data ekonomi guna menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang.
Meski demikian, pelaksanaan sensus di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penolakan dari sebagian warga yang dipengaruhi kurangnya pemahaman mengenai tujuan sensus serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap instansi pemerintah.
“Penolakan di lapangan memang masih cukup banyak. Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh petugas yang tetap menjalankan tugas dengan baik,” katanya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS menerapkan mekanisme pendekatan secara bertahap. Apabila petugas lapangan mendapat penolakan, pengawas akan turun memberikan penjelasan kepada warga.
Jika penolakan masih berlanjut, pegawai organik BPS akan diterjunkan untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai tujuan dan manfaat sensus.
Masayu menegaskan, karena Sensus Ekonomi 2026 menggunakan metode cacah total, BPS tidak dapat mengganti responden dengan warga lain.
“Apabila setelah berbagai upaya pendekatan warga tetap menolak, kami akan meminta yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan tidak bersedia mengikuti sensus,” tegasnya.
Editor : Aas Arbi
