PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) Kabupaten Pandeglang akan mengawal komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait empat tuntutan yang disampaikan dalam audiensi pada 3 September 2026.
Ketua Forum PPPK-PW Kabupaten Pandeglang, Andri Priyatna, berharap hasil audiensi tersebut tidak berhenti pada komitmen, tetapi dapat direalisasikan melalui kebijakan konkret, khususnya pada 2026 dan 2027.
RelatedPosts
Harapan itu disampaikan Andri saat bersilaturahmi bersama jajaran dan anggota Forum PPPK-PW Kabupaten Pandeglang di salah satu vila di Kecamatan Labuan, Minggu, 13 September 2026.
Menurut Andri, dalam audiensi yang dilakukan bersama Forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Wakil Ketua DPR R.
“Harapan kami, hasil audiensi ini tidak berhenti pada komitmen saja, tetapi dapat benar-benar direalisasikan melalui kebijakan pemerintah,” kata Andri, Rabu, 16 September 2026.
Andri menjelaskan, terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Pertama, pihaknya meminta seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada seluruh formasi, meliputi tenaga teknis, tenaga kependidikan, guru, dan tenaga kesehatan pada 2026.
Kedua, Forum PPPK juga mendorong pengalihan seluruh ASN PPPK dari berbagai profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 tanpa batas usia.
Ketiga, pihaknya meminta pembebanan belanja pegawai dialihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut dinilai dapat mendukung pemerataan kesejahteraan, pengembangan karier, serta pemenuhan hak ASN PPPK secara adil dan setara.
Keempat, Forum PPPK memperjuangkan prinsip pemerataan kesejahteraan bagi seluruh ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu tanpa membedakan profesi maupun wilayah penempatan.
Andri mengatakan, dalam audiensi tersebut Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen untuk mengakomodasi tuntutan yang disampaikan organisasi PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
“Pak Sufmi Dasco menyampaikan komitmennya untuk mengakomodasi empat tuntutan tersebut. Namun, skala prioritas utama adalah penyelesaian proses peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya.
Selain persoalan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, kata Andri, pengalihan pembebanan belanja pegawai dari APBD ke APBN juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan ASN PPPK secara nasional.
“Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan akan melakukan rapat bersama beberapa kementerian terkait untuk membahas tuntutan tersebut dan berkomitmen menyelesaikannya dalam waktu sekitar satu bulan lebih,” ungkapnya.
Atas komitmen tersebut, Andri menegaskan bahwa perjuangan Forum PPPK-PW saat ini akan difokuskan pada upaya memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi dapat beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Kami akan mengawal komitmen DPR RI ini sampai menghasilkan kebijakan resmi dan benar-benar terealisasi. Fokus utama kami adalah bagaimana seluruh PPPK Paruh Waktu semua profesi bisa beralih menjadi PPPK Penuh Waktu secara serentak,” tegas Andri.
Meski demikian, ia menegaskan tiga tuntutan lainnya tetap akan diperjuangkan hingga memperoleh kepastian dan hasil yang diharapkan.
Andri juga berharap seluruh anggota PPPK-PW tetap solid dan bersama-sama mengawal perkembangan kebijakan pemerintah maupun DPR RI terkait masa depan PPPK Paruh Waktu.
“Kami berharap BKPSDM juga dapat menindaklanjuti hasil audiensi kami sehingga perjuangan ini dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Editor: Mastur Huda
