SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah Provinsi Banten memastikan belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, mengatakan anggaran daerah harus diarahkan pada program-program prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
RelatedPosts
Hal itu disampaikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten, Minggu (4/10/2026).
Menurut Anwar, percepatan realisasi belanja daerah perlu dibarengi dengan penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi dan produktivitas, penciptaan lapangan kerja serta kemudahan berusaha.
Ia menekankan belanja daerah harus mampu memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, menjaga daya beli masyarakat, mendukung infrastruktur ekonomi, mendorong investasi dan menekan angka kemiskinan.
“Belanja harus memperkuat pendidikan, kesehatan, menjaga daya beli, mendukung infrastruktur ekonomi, serta mendorong investasi dan penurunan kemiskinan,” kata Anwar.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi daerah. Penguatan pendapatan tersebut perlu dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan digitalisasi pelayanan untuk mengurangi hambatan aktivitas ekonomi.
Anwar juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antardaerah di Banten.
Menurutnya, wilayah dengan karakter ekonomi berbeda harus saling terhubung sehingga pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu.
“Potensi sumber daya harus semakin terhubung dengan wilayah sekitarnya agar pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi pada kawasan tertentu, tetapi berlangsung lebih merata,” ujarnya.
Eksekutif dan DPRD Diminta Kompak
Selain belanja daerah, Anwar menyoroti pentingnya hubungan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, eksekutif dan legislatif memiliki fungsi berbeda, tetapi harus memiliki orientasi yang sama, yakni memastikan pembangunan berjalan efektif dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas.
“Hubungan antara eksekutif perlu dibangun secara konstruktif, terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Koordinasi juga perlu diperkuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sejumlah persoalan seperti investasi, transportasi, lingkungan, ketenagakerjaan hingga program pembangunan lintas wilayah tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Anwar mengatakan Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan di daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap momentum HUT ke-26 Banten menjadi kesempatan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang lebih merata.
“Semoga Provinsi Banten semakin maju, sejahtera dan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia,” pungkasnya.
Editor Daru
