CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menargetkan penerapan e-presensi atau absensi digital bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai awal 2027.
Saat ini, sistem tersebut masih dalam tahap uji coba dan penyempurnaan infrastruktur. Sistem e-presensi nantinya diproyeksikan dapat digunakan oleh sekitar 8.000 pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, Pemkot Cilegon masih memastikan kesiapan infrastruktur pendukung sebelum sistem diberlakukan secara menyeluruh.
“Kemungkinan sih di awal tahun 2027, sambil kita menyiapkan infrastrukturnya,” kata Aziz, Senin 5 Oktober 2026.
Menurut Aziz, kesiapan infrastruktur menjadi hal penting karena e-presensi akan digunakan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkot Cilegon.
Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), khususnya untuk memastikan ketangguhan aplikasi dan server.
“Sehingga saya minta kepada Pak Kaban untuk berkoordinasi dengan Kominfo, termasuk terkait ketangguhan aplikasi, server dan sebagainya,” ujarnya.
Aziz menekankan, aplikasi harus benar-benar siap sebelum diterapkan kepada seluruh ASN. Hal itu penting agar tidak ada pegawai yang mengalami kendala ketika menggunakan sistem absensi digital tersebut.
“Karena ini masih uji coba, supaya aplikasi ini benar-benar harus siap. Kalau sudah siap tidak ada lagi yang tidak bisa menggunakan aplikasi ini,” tegasnya.
Salah satu penyempurnaan yang dilakukan yakni memastikan aplikasi dapat digunakan melalui berbagai perangkat. Sebelumnya, aplikasi tersebut sempat hanya dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Android.
“Sekarang bisa iOS,” ungkap Aziz.
Di sisi lain, Aziz menegaskan bahwa e-presensi bukan menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah indikator lain yang turut menjadi pertimbangan, termasuk target kinerja individu dan target kinerja instansi.
“Ini bukan segalanya menjadi indikator TPP, hanya salah satunya. Masih ada yang lainnya seperti target kinerja individu dan instansinya,” jelas Aziz.
Editor: Mastur Huda












