SERANG – Pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi masih menyisakan masalah. Di Banten, misalnya, hingga kini honor untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di SMA/SMK belum ada kepastian.
Untuk sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berharap anggaran untuk honor GTT dan PTT kepada komite masing-masing sekolah.
Kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius, hal itu sesuai Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Komite sekolah diberikan pilihan keleluasaan untuk menghimpun dana dengan istilah sumbangan pendidikan, iuran pendidikan, atau bantuan pendidikan.
“Nah dari ketiga istilah itu, komite tinggal memilih dan kita payungi dengan pergub pembiayaan yang saat ini sedang kami proses,” kata Ardius kepada Radar Banten Online, Selasa (7/2), di ruang kerjanya.
Ketentuan tersebut, lanjut dia, dinilai lebih otonom karena di kota dan kabupaten biasanya banyak yang memberi sumbangan, di antaranya orangtua wali dan pihak ketiga lainnya.
“Kalau dulu kan sesuai jam pelajaran, namun saat ini berdasarkan jenjang pendidikan. D3 Rp1 juta, S1 Rp1,35 juta, dan S2 Rp 1,5 juta,” katanya.
Ia berharap dengan adanya kebijakan yang baru diberlakukan tersebut dapat menyeimbangkan dan memperbaiki mutu pendidikan di Banten. “Kalau kesejahteraan baik kan mutu pendidikan juga akan baik,” ungkapnya. (Wirda)
