SERANG – ‎Janji Gubernur Wahidin Halim untuk merealisasi program layanan kesehatan gratis berbasis KTP untuk masyarakat Banten yang tidak mampu tinggal selangkah lagi. Dari 106 rumah sakit di Banten, tahap pertama program akan diterapkan di RSUD Banten dan RSUD Malingping.

Kepala Dinkes Banten Sigit Wardojo mengatakan, saat penyusunan rencana strategis (renstra) Dinkes Banten, pihaknya telah menyinergikan program kesehatan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017-2022.

“Terkait program layanan kesehatan gratis dengan bukti KTP, kita komitmen mewujudkannya seperti yang diinginkan Pak Gubernur,” kata Sigit kepada wartawan, kemarin.

Sigit menambahkan, program layanan kesehatan gratis untuk warga yang kurang mampu cukup dengan menunjukkan KTP. Namun, dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ke depan kita ingin meningkatkan sistem informasi kesehatan terintegrai sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin optimal di 106 rumah sakit ‎milik pemerintah dan swasta, serta 235 puskesmas se-Banten,” ungkapnya.

Sigit berharap, program layanan kesehatan gratis berbasis KTP sudah bisa dilaksanakan di pertengahan tahun ini. “Untuk tahap awal, kita sudah siapkan RSUD Banten dan RSUD Malingping,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov ‎Banten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk biaya pengobatan gratis dengan menunjukkan KTP Banten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina membenarkan bahwa tahap awal program kesehatan gratis dilayani ‎di RSUD Banten dan RSUD Malingping.

Di RSUD Banten, lanjutnya, pagu anggaran yang disiapkan untuk meng-cover biaya pengobatan sebesar Rp21 miliar. Sementara, di RSUD Malingping sebesar Rp2 miliar. Perbedaan pagu anggaran tersebut mempertimbangkan tingkat pelayanan kesehatan di dua rumah sakit milik pemerintah. “Rencananya pelaksanaan program mulai berjalan tahun ini sesuai keinginan Pak Gubernur,” ungkapnya.

Dikatakan Hudaya, ‎saat ini Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi landasan hukum program tersebut sedang disiapkan. Sejauh ini, draf pergub tersebut telah siap tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur. “Saya kira tidak lama, kemungkinan bulan depan sudah mulai berjalan,” ungkapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka Forum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tahun 2018-2022 di Hotel Ratu, Kota Serang, beberapa waktu lalu mengatakan, Pemprov Banten terus mengupayakan program layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Banten khususnya yang tidak mampu. Adapun persyaratannya cukup dengan memiliki KTP Banten sebagai bukti kepada petugas rumah sakit maupun puskesmas.

Berdasarkan data BPS Pusat tahun 2016 yang dituangkan dalam visi dan misi Wahidin Halim-Andika Hazrumy, angka harapan hidup (AHH) di Banten sebagai salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 69,43 tahun saat lahir. AHH nasional 70,78 tahun (BPS Pusat, 2016). Begitu juga soal ketersedian dokter di puskemas. Tahun 2015, rasio dokter umum di puskemas per 100.000 penduduk di Banten paling rendah tingkat nasional, yaitu hanya 2,99 persen, di bawah rata-rata nasional 6,52 persen. Sementara, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Banten hanya 1,58 persen di bawah rata-rata nasional 2,56 persen. Kondisi sama juga terjadi pada rasio perawat dan rasio bidan di puskesmas yang semuanya berada di bawah rata-rata nasional (Pusdatin Kemkes Rl 2016‎).

Masih rendahnya AHH di Banten dan rasio dokter gigi serta dokter umum, tidak lantas membuat Pemprov pesimistis. Wahidin tetap optimistis, masyarakat Banten bisa merasakan berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP.

“Salah kalau negara tidak hadir, salah kalau negara tidak berbuat, dan salah ketika negara tidak memfasilitasi persoalan persoalan kesehatan rakyatnya. Seperti dalam agama berdosa kita kalau membiarkan rakyat kita sakit tanpa ada pertolongan,” tegas WH.

Untuk itu, WH mengingatkan pentingnya peran tenaga kesehatan bagi masyarakat. Mantan walikota Tangerang dua periode ini mengaku prihatin atas banyaknya kasus warga yang tidak memiliki biaya tidak mendapat layanan kesehatan.

WH menambahkan, dirinya selalu teringat pengalaman pahit ibundanya yang sempat terlantar di rumah sakit karena tidak ada biaya. “Saya masih terngiang pesan ibu saya sebelum mengembuskan napas terakhir bahwa kalau kamu jadi pemimpin, jagan lupa rakyat terutama masalah orang yang sakit. Urusi mereka, insya Allah, akan mendapatkan pahala,” tutur WH.

Lebih lanjut, WH menjelaskan, persyaratan kesehatan gratis yang hanya menggunakan KTP bisa didiskusikan dengan BPJS sehingga masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS bisa merasakan berobat gratis. “Soal KTP saya kira soal prosedural saja, tidak perlu dibantah atau ditolak. Kita diskusi lebih jauh dengan BPJS. Soal uang, saya kira kita punya cukup uang. Kalau kita berikhtiar untuk kebaikan meringankan umat, Allah akan memberikan kebaikan. Jangan khawatir,” ajak WH. (Deni S/RBG)