NAYPYIDAW – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu dengan State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis kemanusiaan di Rakhine State, Senin (4/9). Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.
Keempat elemen tersebut, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
“Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” kata Retno melalui keterangan resmi.
Retno mengatakan, pada pertemuan tersebut juga dibahas lebih mendalam mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan. Disepakati bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dengan melibatkan Palang Merah Internasional (ICRC) dan negara lain termasuk Indonesia dan negara ASEAN lainnya.
Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Yakni dengan meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi yang terdiri atas 11 organisasi kemanusiaan memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, livelihood atau ekonomi, dan relief.
“Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” tutur Retno.
Selain melakukan pertemuan dengan Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri. Yaitu, menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor, dan menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan tiga menteri itu membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
Kemarin, Retno juga bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing untuk membahas upaya deeskalasi situasi di Rakhine State. Pada pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam, Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat muslim,” kata Retno.
Dalam pertemuan itu, Jenderal Senior Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Dia mengatakan, otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Sebelumnya, Retno juga sempat membahas progres pembangunan rumah sakit Indonesia yang terletak di Myauk U, Rakhine State, dengan otoritas Myanmar. Dari tiga tahap pembangunan, tahap pertama pembangunan rumah sakit Indonesia telah diselesaikan. “Tahap pertama ini meliputi pengurukan tanah sehingga rumah sakit tersebut tidak rentan terhadap banjir serta pembangunan pagar,” jelas Retno.
Pembangunan Rumah Sakit Indonesia saat ini sudah memasuki tahap kedua. Yaitu, pembangunan ruang dokter dan perawat. Tahap kedua ini rencananya diselesaikan dalam waktu dua bulan. Setelah itu, pembangunan akan langsung memasuki tahap ketiga. Yakni, pembangunan gedung utama rumah sakit.
Pelaksanaan pembangunan rumah sakit seluas 1.000 meter persegi di atas tanah seluas 8.000 meter persegi itu sepenuhnya dikerjakan oleh kontraktor dan pekerja Myanmar yang terdiri atas orang Rakhine dan Moslem. “Proses pembangunan tersebut diharapkan bisa membantu proses rekonsiliasi ketegangan antarkomunal di Rakhine State,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Sementara itu, lokasi konflik antara aparat Myanmar ada di Rakhine bagian utara. Kawasan konflik dimulai dari Ponnagyun dan Sittwe dan sisi utaranya hingga menjelang perbatasan dengan Bangladesh. Konflik tidak sampai meluas ke Rakhine bagian selatan.
Sementara, para pengungsi yang tidak mampu menjangkau perbatasan karena alasan jarak memilih berkumpul di lokasi-lokasi yang dianggap aman. Salah satunya di kawasan pesisir Rathedaung.
Di sisi lain, Dewan HAM PBB telah membentuk tim pencari fakta sejak pekan lalu. TPF beranggotakan tiga orang, masing-masing mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dari Indonesia, pengacara Radhika Coomaraswamy asal Srilanka, serta konsultan asal Australia Christopher Dominic Sidoti. Marzuki ditujuk memimpin TPF tersebut.
Marzuki menuturkan, saat ini pihaknya sedang berjuang untuk bisa masuk wilayah Myanmar. “Kami akan menelusuri pola kejadian dan pikiran-pikiran yang ada di kawasan itu,” terangnya. Untuk menelusurinya, mereka juga harus memeriksa dokumen maupun fakta yang terjadi hingga lima tahun ke belakang.
Untuk saat ini, ada tiga persoalan utama yang sedang dipetakan oleh TPF sembari berupaya masuk ke Myanmar. Yakni, krisis pembangunan, krisis HAM, dan krisis keamanan. Selebihnya, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan apa pun karena memang belum bekerja. Marzuki berharap bisa segera mendapatkan akses untuk masuk ke Rakhine State sehingga bisa mulai memetakan masalah-masalah yang ada dan bisa memberi rekomendasi.
Dari Jakarta, Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, kemarin tampak dijaga puluhan aparat kepolisian. Mereka berdiri di depan gerbang pintu masuk rumah yang bercat gading tersebut. Di depan, juga terdapat bentangan kawat berduri. (JPG/RBG)
