SERANG – Satpol PP Kabupaten Serang mengancam akan melakukan penyegelan terhadap perkebunan buah naga milik PT Agro Fruit Mandiri (AFM) di Desa Tamansari, Kecamatan Baros. Hal itu dipicu belum adanya upaya perusahaan untuk mengurus izin usaha yang dinilai ilegal tersebut.
Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Hulaeli Asyikin mengaku, sudah menyurati kembali perusahaan agar segera mengurus izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang dua hari lalu. Soalnya, sejak ditegur Pemkab sekira satu bulan lalu, perusahaan tak kunjung mengurus izinnya.
“Sesuai surat pernyataan, mereka (perusahaan-red) dikasih waktu dua bulan untuk ngurus izin. Tapi, sampai sekarang proses izin sepertinya belum berjalan,” keluh Hulaeli yang dikonfirmasi wartawan usai mengikuti kegiatan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tingkat Kabupaten Serang di halaman Pendopo Bupati, Jumat (29/9).
Ketika teguran Pemkab diabaikan, Hulaeli berjanji, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan. “Kalau tidak digubris setelah dua bulan teguran itu risiko, saya akan segel perusahaan,” tegasnya.
“Kalau ada kendala, harusnya lapor ke kami, jangan diam saja. Pasti kami arahkan, kami bantu,” tambahnya.
Sebelumnya, alasan penegak peraturan daerah menunda proses penutupan terhadap PT AFM karena mempertimbangkan aspek sosial. Sampai akhirnya, perusahaan diberikan tempo untuk mengurus perizinan maksimal dua bulan, terhitung 28 Agustus.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan pihak perusahaan mengurus dokumen perizinan. “Jika tidak ada iktikad baik, tutup saja,” desak politikus Parta Hanura tersebut.
Kabid Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Serang Wawan Ikhwanudin menyatakan, pihaknya belum menerima permohonan izin usaha dari PT AFM. Untuk itu, DPMPTSP meminta bantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar memfasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan perkebunan buah naga tersebut.
“Itu kan (retribusi dari perusahaan-red) harusnya masuk APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa-red). MoU (nota kesepahaman-red) harus jelas antara pihak perusahaan dengan pemerintah desa,” terangnya.
Sedangkan selama ini, diungkapkan Wawan, perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah desa hanya di bawah tangan, tidak masuk APBDes. “Ini (MoU-red) yang kita minta untuk diselesaikan dulu. Jadi, belum bisa kita keluarkan izinnya. Sampai sekarang belum ada yang datang dari perusahaan. Untuk memulai usaha, perusahaan harus punya izin lokasi,” tegasnya.
Alasan perusahaan belum mengurus izin, dijelaskan Wawan, karena ketidaktahuan soal persyaratan kepengurusan izin. Padahal untuk mengurus izin usaha diklaim tidak sulit. Wawan menyarankan, perusahaan segera melakukan MoU dengan pemerintah desa. Setelah itu, berkasnya diserahkan kepada DPMPTSP. “Tindakan di Dinas Pol PP, kita sifatnya menunggu, tinjauan ke lapangan, dan proses perizinan. Untuk sanksi, kewenangannya di Satpol PP,” pungkasnya. (zai/ira)
