SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2018 akan kembali menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK bagi masyarakat Banten. Demikian diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 dan Hari Kesadaran Nasional tingkat Provinsi Banten di lapangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Senin (30/10).
Pria kelahiran tahun 1954 ini memaparkan, dalam memaknai Hari Sumpah Pemuda, negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kehadiran negara dalam hal ini bisa membebaskan beban ekonomi rakyat yang terhimpit perlu menjadi atensi. “Untuk mengurangi beban ekonomi rakyat, Pemerintah Provinsi Banten pada 2018 akan menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK termasuk biaya kesehatan,” ujarnya.
Kata dia, langkah tersebut dilakukan karena pemerintah kabupaten kota sebelumnya ada yang menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK sebelum kewenangannya diberikan kepada pemerintah provinsi. “Kita akan gratiskan itu SMA/SMK. Tahun 2018, kita gratiskan semua,” terangnya.
“Malu kita sama kota kabupaten yang sudah menggratiskan, kasihan anak-anak karyawan yang sekolah di SMA/SMK, tapi masih bayar. Itu bentuk atensi kita, bentuk perhatian kita kepada rakyat,” tambahnya.
Bapak tiga anak ini menjelaskan, selain pendidikan pihaknya juga akan memperhatikan terkait dengan bidang kesehata, yang tidak punya BPJS harus dibiayai oleh pemerintah. Untuk membebaskan rakyat dari berbagai persoalan itu, Gubernur menegaskan agar para pegawai tidak memotong uang rakyat karena hal itu dapat menghambat pembangunan di Banten. “Jangan dipotong uang rakyat, nanti kamu celaka, nanti kamu di neraka, kamu dihukum Tuhan,” katanya.
Selain itu, pria yang akrab disapa WH ini menargetkan, pembangunan infrastruktur di Banten selesai dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Saat ini, kondisi jalan rusak di beberapa daerah di Banten akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada mobilitas masyarakat. “Dalam dua tiga tahun saya minta selesaikan jalan-jalan yang rusak. Kasihan masyarakat, kasihan para karyawan, kasihan para pelaku ekonomi, kasihan mereka yang selama ini di dalam eskalasi kehidupan yang terhimpit, dan sebagainya. Mereka harus kita bebaskan, ini mulia,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten Ardius Prihantono mengatakan, pihaknya secara teknis sudah siap menghitung anggaran di APBD 2018 ini. Namun, hal tersebut harus dibangun secara bersama-sama dalam perencanaan penganggaraannya. “Paling tidak kita bangun kebersamaan bersama untuk mewujudkan pendidikan gratis,” katanya.
Menurut Ardius, skenario sekolah gratis berasal dari biaya operasional sekolah (BOS) atau biaya operasional sekolah daerah (bosda) yang dialokasikan secara maksimal, tepat waktu, dan tepat sasaran. “Jadi, pungutan dana masyarakat (PDM) diusahakan seminimal mungkin akan kita eliminir meskipun di satu pihak Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang mengatur sumbangan dana pendidikan oleh komite sekolah belum dicabut atau berlaku,” katanya.
“Jadi intinya, tetap akan memaksimalkan perencanaan bosda 2018 untuk SMK Rp 2,4 juta per siswa per tahun dan Rp 2,1 juta per siswa per tahun untuk SMA. Sementara untuk bantuan BOS pusat masih di angka Rp 1,4 juta, baik SMA maupun SMK per siswa per tahun,” tandasnya. (Fauzan D/RBG)
