LEBAK – Persoalan program bantuan kacang kedelai dari APBN senilai Rp 8.8 miliar di tahun 2017, ternyata dalam implementasinya diduga di korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak.
Menanggapi perihal tersebut, Pjs Bupati Lebak Ino S Rawita mengaku, sudah menugaskan Inspektorat untuk turun ke lapangan guna melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran program bantuan kacang kedelai, yang merupakan anggaran dari APBN.
“Ya, saya sudah tugaskan Inspektorat untuk turun ke lapangan agar program bantuan tersebut jelas dan dugaan tersebut bisa dijelaskan dengan baik,” katanya saat dihubungi via WhatsApp, Rabu (7/3).
Selain itu, Ino mengaku, sudah berkomunikasi dengan dinas terkait. “Saya juga sedang menunggu hasil laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak didemo ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang Lebak, Selasa (6/3). Kedatangan masyarakat tersebut, bukan tanpa sebab. Mereka menanyakan program bantuan sosial kacang kedelai, yang diduga di korupsi dalam proses penyalurannya.
Korlap aksi, Didi Suharyadi mengatakan, bantuan kacang kedelai yang merupakan anggaran dari APBN senilai Rp. 8,8 miliar tahun 2017 banyak kejanggalan. Bantuan tersebut juga baru terealisasi pada tahun 2018.
“Dari hasil investigasi kami, Lebak ini mendapatkan bantuan kacang kedelai pada tahun 2017 dengan jumlah tanam mencapai 6000 hektar, dengan anggaran dari APBN 500 hektar, APBN-P 5,500 hektar. Dan untuk biaya tanam perhektarnya sebesar Rp. 2,560.000 juta. Rp. 1,3 juta dari APBN dan Rp. 1,260.000 dari APBN-P. Sangat fantastis progam bantuan kacang kedelai ini,” ujar Didi dalam orasinya.
Menurutnya, progam bantuan tersebut juga diduga tidak mengikuti aturan CPCL (Calon Petani Calon Lahan), oleh sebab itu banyak petani yang kebingungan untuk menanam kacang kedelai tersebut, karena tidak adanya lahan untuk menanamkan kacang kedelai.
“Saya kira Pemkab Lebak melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan terlalu memaksakan bantuan kacang kedelai tersebut, sehingga program tersebut disia-siakan oleh para oknum yang bermain. Saya minta aparatur hukum di Lebak dapat menuntaskan persoalan penyaluran bantuan kacang kedelai ini, yang diduga banyak di korupsi,” katanya. (Omat/twokhe@gmail.com).
