TANGERANG – Wacana Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bekerja dari rumah menuai komentar beragam. Ada yang sangat setuju hingga ada yang berpendapat wacana tersebut cuma asal ngomong.
Kabid Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Tangsel, Maya Elsera mengaku senang jika wacana Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa kerja dari rumah dapat diwujudkan. “Ini bisa jadi berita bahagia. Tapi saya tidak yakin dapat diterapkan,” ucapnya.
Ia menambahkan dasar PNS sendiri, merupakan pelayan masyarakat. Ada yang sifatnya pekerjaan itu pelayanan baik ke masyarakat maupun internal institusi. “Gimana mekanismenya kalau begini, nanti malah dipertanyakan kinerjanya,” katanya.
Maya menilai masih ada hal yang penting untuk ditingkatkan yakni kompetensi PNS sendiri dan birokrasi melayani. Untuk pembenahan rekrutmen sudah bagus, transparan dan sesuai kompetensi. Sementara, kalau kerja di rumah, bagaimana mengasah budaya kerja yang efektif dan mampu berdaya saing.
“Peningkatan kapasitas dan kompetensi mungkin bagus kalau kita meniru gaya swasta yang pelatihan sumber daya manusia tepat sasaran dan gimana caranya sesuai dengan perkembangan zaman alias kekinian. Jadi, untuk sementara mungkin benahi dulu komitmen dan kapasitas SDM sehingga mumpuni,” tukasnya.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan wacana PNS bisa kerja dari luar kantor, masih terus dikaji BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Menurut Ridwan, konsep ini muncul untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di zaman serba canggih ini semua pekerjaan bisa dikerjakan tanpa harus datang ke kantor.
Kasubag Formasi, Pengadaan dan Penataan Bidang Perencanaan Aparatur BKPSDM Kabupaten Tangerang Juhri Saputra mengatakan, wacana PNS ngantor di rumah, tidak akan mungkin terjadi. “Malah saya belum tahu wacana tersebut. Tetapi tidak akan mungkin terjadi. Sekarang kan sudah terikat dengan kehadiran, absensi jari dan mata. Jadi tidak akan mungkin kalau ada kebijakan ngantornya di rumah,” katanya, Jumat (9/8).
Sementara itu, pengamat politik di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Zaki Mubarok juga mempertanyakan wacana tersebut. Ia mempertanyakan soal sistem hingga infrastruktur yang akan diterapkannya seperti apa. “Sebelum wacana itu dilempar, harus dijelaskan dulu aturan mainnya. Sistemnya sudah siap belum. Bagaimana kontrol jam kerja mereka? Mekanisme pengawasan gimana? Infrastruktur apakah sudah mendukung? Sistem penggajian gimana? Jadi kalau itu belum dirumuskan, maka kesannya pemerintah asal ngomong, setelah itu lupa sendiri,” ungkapnya, Jumat (9/8).
Zaki menerangkan, akibat dari lempar wacana tetapi belum memiliki konsep yang jelas di mata publik, justru akan merusak kredibilitas pemerintah sendiri. “Harusnya siapkan dulu segala sesuatunya, baru disampaikan ke publik. Semakin sering berwacana muluk-muluk tapi nggak ada realisasi, masyarakat juga akan semakin enggak percaya,” terangnya.
Zaki menegaskan, jika peraturan, sistem dan infrastrukturnya tidak disiapkan, maka akan menimbulkan masalah baru di lingkungan pemerintahan. “Kalau infrastruktur untuk kerja dan aturan mainnya belum disiapkan, ya pasti hasilnya amburadul. Terjadi kekacauan,” tegasnya. (mg-04/you/asp)
