SERANG – Anggaran program kesehatan gratis bagi warga miskin di Provinsi Banten mencapai Rp210 miliar. Anggaran sebesar itu disiapkan Pemprov Banten tahun ini, meskipun program kesehatan gratis bagi warga non peserta BPJS belum berjalan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, masih ada sekira 600 ribu warga Banten yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
Menurut Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Banten, dr Ariani Sugiarti, anggaran kesehatan gratis dalam APBD 2019 sebesar Rp150 miliar, dan pada APBD Perubahan 2019 direncanakan ditambah Rp60 miliar sehingga total Rp210 miliar. Hingga Agustus 2019, sebanyak 706.169 warga miskin yang terdaftar sebagai peserta BPJS, mendapatkan layanan kesehatan gratis dari Pemprov Banten. “Sisanya sekitar 600 ribu warga belum menjadi peserta BPJS. Dari jumlah tersebut, Pemprov hanya akan menjamin atau membayar iuran warga miskin saja,” kata Ariani kepada wartawan di KP3B, Jumat (9/8).
Warga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemprov Banten, lanjut Ariani, tersebar di enam kabupaten kota. Adapun paling banyak terdapat di Kota Serang sebanyak 150.908 orang, kemudian Kabupaten Lebak 149.250 orang, Kabupaten Serang 146.649 orang, Kabupaten Tangerang 114.123 orang, Kabupaten Pandeglang 102.580 orang, dan Kota Cilegon 42.659 orang.
“Warga miskin lainnya juga sudah mendapatkan jaminan kesehatan gratis, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten kota. Penduduk yang mendapatkan program kesehatan gratis atau PBI dari pusat melalui APBN sebanyak 3.365.801 orang dan dari APBD kabupaten kota sebanyak 1.148.130,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Ariani, masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan program kesehatan gratis dari Pemprov Banten masih akan bertambah. Sejauh ini, Dinkes masih menunggu verifikasi data sekira 600 ribu warga yang belum terpapar program jaminan kesehatan, lantaran tidak menjadi peserta BPJS. “Kami sudah menyampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) agar 600 orang itu diverifikasi. Jika sudah ada data by name by NIK (warga miskin) akan langsung kami daftarkan ke BPJS. Jika data kami terima pada 25 Agustus maka penduduk tersebut bisa kami daftarkan pada 1 September,” katanya.
Senada, Kasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinkes Banten Rostina menambahkan, anggaran sebesar Rp210 miliar cukup untuk membayar iuran BPJS bagi warga Banten yang belum tertangani BPJS. “Kami tinggal menunggu data warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS dari Dinas Sosial Banten. Setelah itu, langsung kami daftarkan ke BPJS. Iurannya kami bayar,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengakui bila dalam pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2019, anggaran kesehatan gratis diusulkan bertambah. “Berapa tambahannya itu nanti disampaikan oleh Pemprov, dalam waktu dekat Gubernur menyampaikan nota pengantar raperda perubahan APBD 2019 ke dewan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, hingga Juli 2019, program kesehatan gratis hanya dengan KTP untuk warga miskin non-peserta BPJS, masih proses pembahasan dengan pihak BPJS, terkait dengan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage). “Kami ingin melaksanakan program ini langsung dengan KTP tidak lewat BPJS, tetapi terbentur aturan pemerintah. Mau tidak mau kami patuh terhadap aturan, dan saat ini sedang melakukan penjajakan dengan BPJS untuk meng-cover masyarakat yang tidak mampu mendapat layanan kesehatan gratis,” kata Andika.
Andika melanjutkan, nanti secara teknis bisa menggunakan KTP, tapi setelah ada kerjasama dengan BPJS. “Saya dengan Pak Gubernur inginnya sejak tahun pertama (2017) menjalankan program ini, niat kami ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat kurang mampu yang tidak tercover BPJS,” paparnya. (den/air/ags)
