SERANG – Penyidikan dugaan penambangan ilegal di dua lokasi di Puloampel, Kabupaten Serang terus bergulir. Penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda Banten tinggal menunggu keterangan ahli untuk menetapkan tersangka.
“Minggu ini atau minggu depan (penetapan tersangka-red). Sekarang kami masih menunggu hasil keterangan dari ahli pidana dan ahli pertambangan (dari Kementerian ESDM-red),” kata Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra dikonfirmasi Radar Banten, Minggu (6/10).
Dugaan aktivitas penambangan ilegal itu berawal dari inspeksi mendadak (sidak) tim gabungan Polda Banten di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Rabu (31/7) lalu. Sebanyak sepuluh lokasi pertambangan disidak. Mereka diminta menunjukkan dokumen izin pertambangannya.
Aktivitas penambangan itu dilakukan oleh sepuluh perusahaan. Yakni, PT Bumi Suara Abadi (BSA), CV Arif Jaya Utama (AJU), PT Pasir Angin Jaya Mandiri (PAJM), PT Gunung Sakti Abadi (GSA). Lalu, PT Trinatha Utama Mineral (TUM), PT Baet Mall Abadi (BMA), PT Bukit Sunur Wijaya (BSW), PT Icha Brothers Quarryndo (IBQ), PT Penta Stone Abadi (PSA), dan PT Ria Karya Utama (RKU).
Penyelidik kemudian memeriksa dokumen terkait perizinan tambang. Hasilnya, enam perusahaan dinyatakan memiliki dokumen resmi dari Pemprov Banten. Sementara, dua perusahaan sudah tidak melakukan aktivitas penambangan. “Enam memiliki izin. Ada dua perusahaan tidak beraktivitas. Yakni, perusahaan bidang pabrikasi bengkel dan sewa alat berat. Dan dua diduga tidak memiliki izin,” kata Dadang.
Dua lokasi pertambangan yang diduga bermasalah itu PT BSA dan CV AJU. Dari hasil pemeriksaan, CV AJU memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Namun, area pertambangan CV AJU diduga dilakukan pertambangan oleh pihak lain. “Unsur tindak pidananya sudah ditemukan,” kata Dadang.
Pelaku pertambangan ilegal diancam pidana Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Berdasarkan peraturan tersebut, penanggung jawab dua perusahaan penambang ilegal terancam pidana penjara selama sepuluh tahun dan sebesar denda Rp10 miliar. (mg05/nda/ags)
