SERANG – Rehabilitasi terhadap narapidana pengguna narkoba harus menghasilkan output yang jelas. Jangan sampai program rehabilitasi tidak mampu memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten Marselina Budiningsih saat supervisi pelaksanaan rehabilitasi narapidana berbasis teknologi informasi (TI) Kamis (11/6). “Rehabilitasi merupakan tugas yang benar-benar harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pelaksana rehab sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang menjadi tujuan peyelenggaraan rehab,” kata Marselina.
Dijelaskan Marselina, kegiatan rehabilitasi merupakan upaya pencegahan dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan narapidana di dalam Lapas. “Ini (rehabilitasi-red) harus dilakukan secara maksimal oleh tim pokja masing-masing satuan kerja yang ada,” ucap Marselina.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan rehabilitasi kepada napi, Kemenkumham Banten telah melakukan supervisi terhadap manajemen berbasis TI. “Layanan rehabilitasi telah dilakukan supervisi terhadap manajemen rehabilitasi berbasis IT di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang, Lapas Klas IIA Cilegon dan Lapas Perempuan Klas IIA Tangerang,” kata Marselina.
Kegiatan supervisi pelaksanaan rehabilitasi narapidana berbasis TI tersebut diikuti oleh semua Kalapas beserta tim pokja rehabilitasi serta para konselor adiksi. Dalam saat sesi tanya jawab, hal lain sempat mengemuka. Persoalan tersebut diantaranya, belum maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi terkait penyerapan anggaran akibat dari Covid-19 pada anggaran transportasi serta kegiatan konseling yang tidak berjalan maksimal.
Hasil kegiatan supervisi tersebut rencananya akan disampaikan kepada pimpinan di tingkat direktorat Kemenkumam RI sebagai bentuk laporan triwulan dari divisi pemasyarakatan khususnya Sub Bidang Layanan Tahanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. (Fahmi Sa’i)
