Ada Selisih 4.381 Orang
SERANG – Di tengah rangkaian tahapan Pilkada 2020, KPU RI dan KPU daerah yang tidak melaksanakan pilkada saat ini melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk pemilu yang akan datang.
Kemarin, KPU Banten menggelar Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan ketiga secara virtual melalui aplikasi zoom meeting yang diawasi oleh Bawaslu Banten.
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, data pemilih di Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang sebanyak 4.746.856 orang pada triwulan ketiga tahun 2020. Padahal data pada triwulan kedua hanya 4.742.475 orang atau ada selisih sebanyak 4.381 Orang.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Banten, Nuryati Solapari mengungkapkan, DPT Berkelanjutan triwulan ketiga ini masih menunjukkan sejumlah persoalan, terutama data di Kota Tangerang. Data triwulan ketiga Kota Tangerang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data hasil rekapitulasi triwulan kedua, yaitu berkurang sebanyak 2.485 orang. Sementara data Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang semuanya menunjukan penambahan.
“Ada selisih data lebih dari empat ribu pemilih. Kami minta KPU untuk menjelaskan locus dan focus elemen data yang berkurang tersebut,” ungkap Nuryati, Rabu (7/10).
Ia melanjutkan, selisih data itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu Bawaslu meminta KPU Banten untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota dalam memperoleh daftar pemilih yang berkualitas, sehingga data pemilu/pemilihan ke depan lebih akurat dan valid guna mewujudkan penegakkan hak konstitusi warga negara.
“Memang ini akan dimutakhirkan kembali, tapi mestinya data itu jelas bertambahnya kenapa dan berkurangnya kenapa,” tegas Nuryati.
Menanggapi temuan Bawaslu, Koordinator Divisi Program dan Data Informasi KPU Banten, Agus Sutisna mengungkapkan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di daerah non pilkada dilakukan secara bertahap oleh KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan pemutakhiran DPB ini merupakan amanah Pasal 14, 17 dan 20 huruf (l) UU Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Untuk kebutuhan ini, KPU RI telah menerbitkan beberapa surat dinas yang mengatur secara teknis proses pelaksanaannya di lapangan sambil menunggu dirampungkannya Peraturan KPU (PKPU) yang akan mengatur lebih detail agenda pemutakhiran DPB ini,” katanya.
Agus memaparkan, dalam literatur kepemiluan dikenal tiga model pendaftaran pemilih yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, yakni model Periodic List, model Continuous Register or List, dan Civil Registry. Model Periodic List adalah pendaftaran pemilih yang dilakukan hanya untuk satu pemilu tertentu saja; dan proses pendaftaran pemilihnya dilakukan setiap kali akan diselenggarakan pemilu. Usai pemilu, daftar pemilih dibuang begitu saja. Pemilu di sepanjang era orde baru menggunakan model ini.
Selanjutnya Model Continuous Register or List adalah pendaftaran pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam model ini, daftar pemilih dari satu pemilu tidak dibuang, melainkan dipelihara dan dimutakhirkan secara berkesinambungan untuk digunakan pada pemilu berikutnya.
“Model ini pernah digunakan oleh KPU pada periode elektoral 2001-2007 dengan menerapkan konsep Pendaftaran Penduduk dan Pemilih Pemilu Berkelanjutan (P4B). Daftar Pemilih hasil P4B ini kemudian digunakan selain untuk Pemilu 2004, juga digunakan kemudian untuk Pilkada 2006,” beber Agus.
Sedangkan Model Civil Registry adalah pendaftaran pemilih berbasis pencatatan sipil (kependudukan) yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang mengurusi kependudukan untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. UU Pemilu legislatif Nomor 10 Tahun 2008 mengadopsi model ini. Karena itu pada Pemilu 2009, KPU menggunakan data pemilih yang diberikan oleh instansi pemerintah yang mengurus administrasi kependudukan.
“Model ini terus dipertahankan hingga Pemilu 2014 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012,” jelasnya.
Berdasarkan ketiga model dan catatan pengalaman penggunaannya dalam sejarah pemilu, agenda pemutakhiran DPB yang diamanatkan oleh UU 7 Tahun 2017 sesungguhnya bukanlah hal baru.
“Setidaknya desain pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan model Continuous Register or List pernah diterapkan dalam periode elektoral 2001-2007 melalui konsep P4B. Sayangnya hal ini kemudian tidak dipertahankan,” jelasnya.
Menurut Agus, pemerintah dan DPR lebih memilih mengadopsi model yang ketiga, yakni model Civil Registry. Padahal dalam beberapa segi model yang kedua lebih menguntungkan jika diterapkan.
“Pasca Pemilu 2019, sesuai amanah UU 7 Tahun 2017, model Continuous Register or List kembali diadopsi, dan pemutakhiran DPB merupakan langkah kongkret yang dilakukan KPU terhitung mulai Januari 2020,” tuturnya.
Sesuai peraturan perundangan, pemutakhiran DPB dilakukan terhadap DPT Pemilu/Pemilihan terakhir. Artinya DPT pemilu/pemilihan terakhir merupakan database pemilih yang dimutakhirkan. Adapun sumber data untuk kepentingan pemutakhiran itu, selain berasal dari Dinas Dukcapil, juga dapat berasal dari instansi atau para pihak seperti Dinas Pemakaman, Kantor Kemenag, TNI/Polri, Partai Politik, Ormas, bahkan juga masukan dari perorangan.
“Jadi jika kegiatan pemutakhiran DPB ini dilakukan secara maksimal serta didukung oleh regulasi yang lebih assertif (minimal setingkat PKPU), maka di kemudian hari hasil pemutakhiran DPB yang terakhir bisa menjadi DPS. Dan dengan begitu sangat mungkin DP4 nantinya tidak diperlukan lagi, karena Pemerintah setiap bulan telah memberikan data perkembangan kependudukan kepada KPU dan jajarannya di daerah,” pungkasnya. (den/air)
