SERANG – Di tengah pandemi, Pemprov Banten berencana memborong lahan dengan total anggaran Rp949,83 miliar. Lahan yang akan dibeli Pemprov tahun ini tersebar hampir di seluruh kabupaten kota se-Banten.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, anggaran untuk pengadaan lahan itu tersebar di enam organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov. “Paling terbesar di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-red),” ujar Rina, Rabu (20/1).
Rina menguraikan, anggaran pembebasan lahan yang ada di Dinas PUPR mencapai Rp537,38 miliar. Kemudian, anggaran yang sama ada juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sebesar Rp322,05 miliar. Berikutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp83,75 miliar, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Rp1,9 miliar, Dinas Pertanian (Distan) Rp2 miliar, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp2,73 miliar.
Kata dia, pengadaan lahan itu digunakan untuk berbagai jenis pembangunan yang mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Misalnya saja di Dindikbud untuk pembangunan unit sekolah baru. Kemudian di Dinas PUPR untuk pembangunan dan pelebaran jalan. “Bahkan di Distan untuk pengadaan tanah pertanian karena Pemprov juga konsen terhadap penguatan ketahanan pangan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani mengungkapkan, tahun ini Pemprov bakal membangun 34 USB yang terdiri dari 16 SMK, 16 SMA, dan dua Skh. Pembangunan USB itu tersebar di tujuh kabupaten kota di Banten yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Dari jumlah itu, tak semuanya akan dibangun di atas lahan yang baru. “Karena ada juga yang lahannya sudah ada,” terangnya.
Kata dia, dari 34 USB yang akan dibangun itu, 13 unit di antaranya adalah sekolah filial yang selama ini menumpang di sekolah lain. Selain untuk memperluas akses masyarakat Banten mendapatkan pendidikan, pembangunan USB itu juga merupakan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Dengan begitu, target RPJMD kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy akan terpenuhi.
Sementara itu, berdasarkan data sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup), ada 7.022 paket pekerjaan yang bakal dilaksanakan Pemprov tahun ini. Total anggaran untuk ribuan paket itu mencapai Rp9,24 triliun. Dari data yang tertera dalam website tersebut, 7.022 paket itu terbagi dua yakni 3.745 paket untuk penyedia dengan total anggaran Rp3,59 triliun dan 3.277 paket swakelola dengan total anggaran Rp5,65 triliun.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten Soerjo Soebiandono mengaku seluruh OPD di lingkup Pemprov Banten telah menginput kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini. “Tapi untuk lelang, akan disesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh OPD itu sendiri,” ujarnya.
Namun, berdasarkan data di wesbsite LPSE Provinsi Banten, baru ada tujuh paket pekerjaan yang dilelang. Rata-rata pekerjaan yang sudah dilelang adalah jasa konsultansi pengawasan sejumlah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun ini. Namun, ada juga belanja bahan baku makanan dan minuman untuk pasien.
PERLU KAJIAN
Terpisah, pengamat kebijakan publik Unsera, Ahmad Sururi mengaku sejak tahun 2020 beberapa kali diundang Pemprov Banten sebagai narasumber FGD terkait pengadaan lahan yang direncanakan pemda.
“Dalam setiap FGD, masih belum menemui titik temu terkait pengadaan lahan. Padahal studi kelayakannya terutama untuk infrastruktur jalan sudah dilakukan di 2020,” kata Sururi kepada Radar Banten, kemarin.
Ia melanjutkan terkait pengadaan lahan yang dianggarkan APBD Banten 2021 hampir satu triliun, harus dilihat skala prioritas dan non prioritas. “Persoalannya apakah semua sudah dilakukan studi kelayakan, aspek teknis, rencana detail, maupun analisis sosial ekonominya. Sebab ada beberapa proyek kegiatan yang memerlukan kajian terlebih dahulu,” tegasnya.
Sururi berharap, Pemprov Banten tidak gegabah melakukan pengadaan lahan tanpa kajian yang matang apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Pengadaan lahan butuh anggaran besar, bila tidak mengkaji secara matang termasuk penyiapan anggarannya, maka ada kebutuhan masyarakat terkait pandemi yang perlu jadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menilai, pengadaan lahan yang direncanakan pemprov dengan anggaran hampir satu triliun harus diimbangi dengan peningkatan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat terdampak pandemi, terutama melalui program terukur dan tepat sasaran.
“Pembangunan infrastruktur jalan, gedung maupun sekolah, menurut saya juga menjadi penting untuk masyarakat. Tapi pemprov juga harus peka dengan kondisi pandemi saat ini,” ujarnya.
Kata Uday, proyek pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur harus transparan sehingga masyarakat bisa mengawasi pelaksanaannya. “Yang saya tahu, pemprov berencana melakukan pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan di Baros, kemudian membangun akses ke jalan tol Serang-Panimbang. Apa pun itu, kita dorong agar proyek tersebut bisa menunjang geliat ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Sementara peneliti senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyayangkan kebijakan pemprov yang jor-joran mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk pengadaan lahan, dengan dalih bagian dari program pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi, padahal bukan itu yang dibutuhkan masyarakat Banten.
“Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah kehilangan akal mengatasi pandemi. Masyarakat butuh untuk pandemi segera dituntaskan dan butuh alokasi bantuan sosial, malah pemerintah bangun infrastruktur. Infrastruktur dibangun juga kalau tidak ada orang yang berpergian juga akan jadi project sia-sia,” kritik Huda.
Ia mengungkapkan, APBD Banten tahun 2021 mestinya dipusatkan pada masalah kesehatan, kemudian masalah sosial. Infrastruktur bisa nomor sekian.
“Di masa pandemi masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehingga daya beli menurun. Pemprov Banten mestinya memprioritaskan pemulihan ekonomi dengan perbanyak bantuan sosial dan penanganan pandemi melalui belanja kesehatan,” pungkasnya. (nna-den/alt)
