CILEGON – PT Garda Utama Nasional (GUN) vendor yang memperkerjakan sopir atau awak mobil tangki (AMT) Pertamina di Terminal Pertamina Tanjung Gerem, Kota Cilegon dituding telah melanggar aturan ketenagakerjaan karena tidak memberikan hak buruh.
Hak buruh yang dimaksud adalah kompensansi atas sistem shift dan ekstra puding bagi para AMT selama empat tahun terakhir.
Buruh membawa persoalan tersebut ke Dewan Perewakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kota Cilegon. Mereka berharap DPRD bisa memperjuangkan hak yang selama bertahun-tahun tidak diberikan.
Ketua Serikat Buruh Migas Cilegon Adi Ardian menjelaskan, terdapat ratusan AMT Pertamina yang bekerja di PT GUN. Awalnya, para sopir tersebut bekerja tanpa sistem shift, namun setelah satu tahun bekerja PT GUN mengubah sistem kerja.
“Tadinya teman-teman tidak shift, setelah satu tahun berjalan, PT GUN memberlakukan pekerjaan secara shift dengan jam kerja 12 jam, ini sudah berjalan selama empat tahun,” ujar Adi, Rabu (9/6).
Upaya baik-baik sudah dilakukan oleh serikat, namun PT GUN disebut tetap tidak memberikan hak-hak buruh tersebut hingga saat ini.
Dengan diadukan ke DPRD Kota Cilegon, buruh berharap PT GUN memberikan hak-hak buruh selama empat tahun tersebut.
Menyikapi aduan buruh, Komisi II DPRD Kota Cilegon menggelar hearing dengan menghadirkan serikat buruh, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan manajemen PT GUN di kantor DPRD Kota Cilegon, Rabu (9/6). Namun pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan apapun alias dead lock.
Serikat pun mengaku akan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Sementara itu, HRD PT GUN Hernofian menjelaskan, pembahasan dengan buruh sudah dilakukan, bahkan pihaknya pun sudah melakukan anjuran dari Disnaker Kota Cilegon. Namun, ada hal yang membuat pembahasan bersama buruh buntu.
“Kita sudah lakukan anjuran di disnaker, tapi belum ketemu dengan pihak pekerjanya,” ujarnya.
Soal ekstra puding, menurutnya selama ini pihaknya pernah memberikan hal tersebut, namun diakui belum rutin.
Hernofian menilai pihaknya siap berkomunikasi dengan pekerja untuk menyelesaikan persoalan tersebut hingga selesai tanpa merugikan pihak manapun. (Bayu Mulyana)
