JOMBANG – Posisi Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah global berada pada posisi membanggakan. Seperti yang tercantum dalam The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara. Pencapaian ini telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10.
The State of the Global Islamic Economy Report sendiri merupakan laporan yang mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta potensi masa depannya, untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri. Ini adalah barometer tahunan kesehatan dan perkembangan industri ekonomi Islam di seluruh dunia. Laporan tahunan tersebut bekerja sama dengan jaringan media dunia Thomson Reuters.
Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar US$99,2 miliar, atau sekitar 3,44% dari total aset keuangan syariah global. Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain(HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar -1,72%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,07%.
“Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan mempelopori penerapan Halal Traceabilitydan Halal Assurance System yang terpercaya. Dukungan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu dengan penguatan Halal Value Chain yang berfokus pada enam klaster atau sektor industri potensial, antara lain makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Percepatan Inklusi Keuangan Bagi Pondok Pesantren dan Halal Bihalal X Aspirasi Para Lora dan Gus (Asparagus) secara virtual, Jumat (11/6) malam.
Sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, lanjut Menko Airlangga yang juga adalah Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), sudah terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur).
Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar. Jumlah ponpes di Indonesia pada Triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi. Diharapkan semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.
“Kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan baik antara regulator maupun stakeholders, sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Menko Airlangga.
Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan Pemerintah melalui Sekretariat DNKI, antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri; pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital; kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri; pendampingan pelatihan digital marketing; dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.
Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.
“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” pungkas Menko Airlangga.
Masih dalam rangkaian acara Halal Bihalal yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Pesantren” tersebut, dilakukan juga penandatangan Nota Kesepahaman dan Dukungan Pembiayaan KUR dengan PT Indomobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Koperasi Ponpes Bahrul Ulum.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut secara virtual adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, dan Presiden Direktur Indomobil Group Jusak Kertowidjojo. Sementara yang hadir secara fisik di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Pengurus Asparagus K.H. Agus Solachul Aam Wahib Wahab (Gus Aam), Ketua Majelis Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas K.H. M. Hasib Wahab, Ketua Umum Yayasan Ponpes Bahrul Ulum K.H. M. Wafiyul Ahdi, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar, serta perwakilan dari BUMN lainnya.(*)
