GEBRAK Minta Dewan Buat Perda Wisata Halal

Cegah Kemaksiatan di Kawasan Wisata

SERANG - Pemprov Banten terus mengembangkan potensi wisata halal, bahkan menargetkan masuk 10 besar daerah di Indonesia yang memiliki destinasi wisata halal unggulan.

Namun pengembangan wisata halal harus diperkuat dengan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan kemaksiatan di kawasan wisata, agar para pengunjung tidak melanggar aturan, norma dan nilai-nilai keagamaan.

Hal itu terungkap saat Pengurus Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan (GEBRAK) Banten melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Banten.

Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said membenarkan bila pengurus Gebrak Banten meminta DPRD untuk membuat peraturan daerah (Perda) pencegahan kemaksiatan di Banten.

"Tadi pengurus Gebrak Banten meminta DPRD Banten membentuk sebuah perda yang dapat meminimalisasi kemaksiatan di Provinsi Banten," kata Nawa kepada wartawan di DPRD Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, salah satu yang menjadi poin utama dalam perda tersebut ialah pencegahan kemaksiatan ditengah penerapan wisata halal di Provinsi Banten.

"Pengembangan wisata halal ini merupakan hal positif untuk masa depan Banten, makanya Gebrak mengusulkan agar dewan membuat perda secara khusus untuk mendukung wisata halal di Banten," tuturnya.

Dikatakan Nawa, dalam upaya meminimalisasu kemaksiatan, langkah pencegahan yang harus dilakukan tidak cukup hanya dengan membuat perda, harus dilakukan juga dilingkungan keluarga.

"Dalam meminimalisasu kemaksiatan, kita tidak dapat terpaku hanya pada regulasi, tetapi kita juga perlu melakukan tindakan pencegahan di lingkungan rumah, jangan sampai anak mencari kasih sayang di luar rumah," urainya.

Secara prinsip, lanjut Nawa, DPRD Banten sepakat dengan usulan pengurus Gebrak Banten, terkait perda pencegahan kemaksiatan yang belum ada di Provinsi Banten. Namun begitu, Nawa meminta Gebrak memberikan masukan dan kajian agar Perda tersebut bisa direalisasikan.

"Kalau kawan-kawan ingin ada produk hukum untuk mengatur wisata halal sebagai payung hukum yang mencegah kemaksiatan, silakan dibuat kajiannya dan sampaikan ke DPRD agar perjuangan kawan-kawan lebih mengerucut kepada hasil. Sebab penerapan wisata halal ada di kabupaten/kota," pungkasnya.

Saat audiensi, Ketua Gebrak KH Hafidzin beserta jajaran pengurusnya berharap DPRD Banten bisa menggagas Perda Wisata Halal yang dapat mencegah kemaksiatan, termasuk melarang pabrik minuman keras berdiri di Banten.

"Selama ini Provinsi Banten telah menerapkan konsep wisata halal dengan cara pengadaan tempat sholat di daerah wisata, arah kiblat, serta makanan dan minuman halal, namun semua pengelola tempat penginapan/losmen dan hotel harus diatur bahwa pengunjung yang menginap berpasangan wajib membawa buku nikah untuk mencegah kemaksiatan," kata salah seorang pengurus Gebrak saat audiensi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Provinsi Banten tercatat memiliki potensi wisata yang luar biasa., Dimana ada 344 jenis potensi wisata alam berupa pantai, laut, gua, air terjun, dan gunung. Kemudian 591 jenis potensi wisata religi, sejarah budaya dan wisata ziarah, serta 231 jenis potensi wisata buatan atau wisata minat khusus.

"Ditambah lagi dengan potensi ekonomi kreatif masyarakat Banten yang semakin mengeliat dan menjadi salah satu sektor unggulan di masa yang akan datang," katanya.

Bila potensi itu dikelola dengan baik, lanjut Andika, maka Provinsi Banten bisa masuk dalam 10 besar wisata halal terbaik di Indonesia.

"Saya berharap target Provinsi Banten sebagai peringkat 10 besar daerah dengan pariwisata halal dapat terealisasi," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, seluruh pemangku kepentingan diminta mengoptimalkan empat parameter penting dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang secara resmi diluncurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Empat aspek tersebut, pertama adalah akses yang meliputi kemudahan akses udara, darat dan air baik secara regional maupun global. Kedua, komunikasi atau promosi yang dimaksudkan atau tersampaikannya pariwisata ramah muslim kepada wisatawan. Selain itu, diperlukan edukasi stakeholder yang dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau forum diskusi untuk pengembangan wisata halal.

Ketiga, lanjut Andika, environment yang berfokus pada kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik Muslim. Apabila wisatawan muslim cenderung banyak, maka wisatawan muslim lain akan cenderung lebih nyaman berada di destinasi. Keempat, ketersediaan fasilitas berupa restoran halal, masjid, bandara, hotel dan atraksi.

Menurut Andika, pelayanan ini penting bagi para wisatawan muslim untuk dapat tetap berwisata secara bebas dan tetap dapat memenuhi kebutuhan religiusnya selama berwisata. "Aspek sertifikasi juga menjadi isu global terkait pariwisata ramah muslim, sertifikasi ini menjadi sebuah jaminan dan sumber kepercayaan bagi wisatawan muslim," ujarnya. (den)