SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar membicarakan terkait desentralisasi saat bertemu dengan para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Serang, Jumat, 2 Februari 2024.
Desentralisasi diketahui merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.
Cak Imin, panggilan akrabnya mengatakan, desentralisasi masuk ke dalam salah satu agenda perubahan yang dirinya dan Anies Baswedan bawa.
“Salah satu perubahan yang kita usung itu, mengembalikan spirit dan tujuan reformasi dan demokrasi,” ujar Cak Imin.
Ia mengatakan, ada tiga tujuan reformasi dan demokrasi yakni perihal otonomi daerah. Dia ingin nantinya ada penguatan otonomi daerah, tidak sentralisasi seperti saat ini.
“Memang lima tahun ini sentralisasinya lumayan luar biasa, kita akan luruskan sesuai dengan cita cita demokrasi. Tdak ada sentralisasi, kalau mau jujur kenapa sentralisasi, karena supaya yang untung hanya segelintir itu, karena semuanya mulai tambang, kemudian perijinan sampai penjabat (Pj) kepala daerah itu dari pusat. Padahal yang tau masalah kan tokoh tokoh lokal,” terangnya.
Dia pun ingin mencotoh masa kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang membuat Kementerian Otonomi Daerah. Tugas kementerian ini untuk menjadi penyeimbang antara pusat dengan daerah.
Nantinya, lanjut Cak Imin, perubahan yang akan pihaknya bawa adalah keseimbangan antara pusat dan daerah melalui penganggaran yang juga seimbang. Karena saat ini, 80 persen anggaran negara dipegang oleh pusat. Sementara daerah hanya 20 persenan.
“Lebih bagus lagi daerah Lebih banyak karena pusat ini belanjanya tu kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas di lapangannya, petani butuh alat tertentu, malah yang dibelanjakan oleh pusat alat lainnya, karena untungnya lebih banyak di situ, ini gak boleh terjadi lagi,” tuturnya.
“InsyaAllah perubahan itu adalah mengembalikan sentralisasi kewenangan daerah seperti awal reformasi,” sambungnya.
Selain itu, seperti perubahan reformasi dan demokrasi yang AMIN bawa adalah memastikan proses demokrasi yang mana hak rakyat dalam hal ini memilih langsung, presiden, dan kepala daerah dapat terjamin.
“Nah ini produk demokrasi. Yang ketiga adalah kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan,” pungkasnya.
Editor : Merwanda
