CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar (pungli) di seluruh kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Banten.
Ia bahkan mengancam akan mencopot Kepala Samsat jika terbukti melakukan pungli terhadap masyarakat.
Pernyataan tegas itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Samsat Cilegon, Senin, 14 April 2025.
Dalam kunjungannya, Wagub menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh membebani masyarakat dengan biaya yang tidak semestinya.
“Oh pungli, saya hampir saja tadi naik darah, saya tidak mau ada masyarakat saya yang terbebani Laporkan ke media sosial saya, pasti staf saya akan baca, DM saja,” ujar Dimyati.
Ia menegaskan bahwa saat ini masyarakat mudah memviralkan keluhan mereka. Salah satunya, kata Andika, adalah kasus viral di Samsat Balaraja yang mencapai 300 ribu penayangan.
“Saya langsung turun ke Samsat Balaraja, ternyata setelah diklarifikasi oleh Pak Ali, bukan seperti yang viral itu. Tapi benar atau tidaknya, nanti tetap ada pihak yang investigasi,” jelasnya.
Namun, Wagub mengingatkan bahwa jika terbukti melakukan pungli, sanksi tegas akan diberikan.
“Kalau salah, saya copot. Kalau macam-macam, jabatannya selesai,” tegasnya.
Dalam sidaknya, Wagub juga meninjau langsung pelayanan, kondisi lapangan, serta sejumlah kendala teknis yang masih ditemukan di Samsat Cilegon. Meski secara umum ia memuji kualitas pelayanan, Andika mengaku sempat kaget dengan beberapa hal yang ditemuinya.
“Saya cek dari mulai masuk, pelayanan, semua. Daftar inventaris masalah juga saya lihat. Cilegon ini mantap, bagus, walau saya sempat terkaget-kaget,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah adanya kebingungan masyarakat mengenai biaya pembayaran yang tertera dalam sistem, yang ternyata berasal dari Jasa Raharja, bukan dari pajak kendaraan seperti STNK atau PKB.
“Itu bukan pajak kendaraan, bukan STNK, bukan BPNKB, tapi itu asuransi dari Jasa Raharja. Sudah saya sampaikan ke perwakilannya untuk dicek karena di Samsat lain tidak muncul angka itu,” kata Andika.
Ia juga menyoroti pentingnya peran front office dalam memberi informasi kepada masyarakat agar tidak bingung dan merasa dipingpong antar bagian. “Kalau masyarakat bingung, ya dilayani. Diantarkan sampai paham,” tegasnya.
Menutup kunjungannya, Wagub meminta agar Samsat Cilegon dijadikan percontohan pelayanan publik di Provinsi Banten. Ia bahkan mengusulkan agar di setiap Samsat disiapkan layanan kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
“Saya minta Samsat Cilegon jadi percontohan. Ke depan, saya akan sampaikan ke Dinas Kesehatan agar setiap Samsat menyediakan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Dengan sikap tegas dan terbukanya terhadap laporan masyarakat, Wagub berharap layanan publik di Banten semakin bersih, profesional, dan berpihak pada masyarakat.
Editor: Agus Priwandono
