RADARBANTEN.CO.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten menggelar Konferensi Pers APBNKiTA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kita) Regional Banten secara daring pada Jumat, 2 Mei 2025.
Acara ini bertujuan untuk menyampaikan capaian dan perkembangan kinerja APBN regional hingga 31 Maret 2025.
Sejumlah narasumber hadir dalam konferensi pers tersebut, antara lain Suska selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Djanurindro W dari Kanwil DJKN Banten, Edwin Warganingrat dari Kanwil DJBC Banten, Gatot Sugeng W dari KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, Dr. Hady Sutjipto dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta Vissia Dewi Haptari dari PKN STAN.
Acara dipandu oleh Mohamad Zaki, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Banten.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Suska menyampaikan bahwa belanja negara mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.
“Tahun lalu itu ada pemilu yah dari awal tahun sudah ada kegiatan pemilu, terus rangkaian pemilu kemudian pilkada. Kalau itu melihat perbandingannya, terkontraksi tahun ini dari sisi pagu, lebih rendah dari tahun sebelumnya,” Jelasnya.
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp395,69 miliar atau 29,71% dari target APBN, mengalami kontraksi sebesar 8,56% secara tahunan.
Penurunan ini disebabkan oleh merosotnya pendapatan dari BLU sebesar 38,07%, meski PNBP lainnya tumbuh 9,68%.
Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Maret 2025 sebesar Rp6,52 triliun atau 23,63% dari pagu, turun 1,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pegawai naik 9,53% menjadi Rp1,08 triliun, didorong oleh penambahan ASN dan PPPK. Namun belanja barang turun tajam 65,29% karena selesainya kegiatan pemilu.
Belanja modal juga mengalami kontraksi lebih dari 80%, hanya terealisasi Rp24,95 miliar. Sementara belanja bansos tercatat Rp10,77 miliar atau 47,46% dari pagu, sebagian besar untuk program pendidikan seperti KIP dan PIP.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tercatat sebesar Rp4,95 triliun (25,87% dari pagu), meningkat 16,88% secara tahunan.
Dana desa mengalami lonjakan signifikan hingga 85,91% untuk disalurkan ke 1.015 desa, sedangkan DAK fisik masih terkendala dokumen teknis.
Gatot Sugeng Wibowo dari KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta turut memaparkan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai yang hingga Maret 2025 mencapai Rp3,22 triliun atau 22,54% dari target tahunan.
Ia menyebutkan bahwa bea masuk dan cukai masing-masing mengalami penurunan, sementara bea keluar melonjak signifikan karena harga CPO.
“Kinerja penerimaan Bea dan Cukai tertekan oleh turunnya nilai impor serta produksi di sektor dalam negeri,” ujar Gatot.
Dalam hal pengawasan, Kanwil DJBC Banten mencatat 137 penindakan terhadap pelanggaran barang kena cukai, sedangkan KPU BC Soekarno-Hatta melakukan 1.110 penindakan dengan nilai barang sitaan mencapai Rp160,01 miliar.
Konferensi ini juga menyoroti dukungan fiskal pusat terhadap daerah. Realisasi APBD Provinsi Banten mencapai Rp7,01 triliun, mengalami penurunan 14,04%.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh hampir 48%, menunjukkan potensi peningkatan penerimaan lokal.
Konferensi Pers APBNKiTA ini menunjukkan bahwa meskipun banyak komponen penerimaan dan belanja negara mengalami penyesuaian atau kontraksi, pemerintah terus menjaga kinerja fiskal secara hati-hati serta mengupayakan dukungan nyata bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah. (*)
