SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Polda Banten menggelar deklarasi menolak premanisme. Deklarasi tersebut diselenggarakan di Mapolda Banten pada Kamis 22 Mei 2025.
Hadir dalam acara tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Gubernur Banten, Andra Soni; Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim; Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen Andrian Susanto, tokoh pendiri Banten Embay Mulya Syarief, para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pengusaha dan tamu undangan lainnya.
Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, dirinya menginisiasi kegiatan tersebut agar kondusifitas di wilayah Banten ini tetap terjaga dan terpelihara.
Ia pun telah melakukan berbagai upaya pencegahan bahkan penindakan dalam penanganan aksi premanisme.
“Dengan melakukan upaya pencegahan dan penindakan penanganan terhadap aksi-aksi premanisme dengan berbagai modus di wilayah banten,” ujarnya.
Suyudi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah hukumnya agar benar-benar terbebas dari premanisme. Ia pun meminta peran masyarakat agar melapor apabila mendapat informasi terkait premanisme.
“Dan sekali lagi kami bersepakat untuk menjaga kondisi Banten ini agar bisa aman dan kondusif dan juga menjaga iklim investasi yang ada di wilayah Banten,” katanya.
Gubernur Banten Andra Soni menilai premanisme dapat menghambat kemajuan Provinsi Banten. Ia pun mengajak kepada semua pihak untuk berkomitmen mewujudkan Provinsi Banten yang aman dan nyaman.
“Kami bersepakat untuk menjaga kondisi Banten ini agar bisa aman dan kondusif dan juga menjaga iklim investasi yang ada di wilayah Banten,” ujarnya.
Andra menjelaskan, para Forkopimda Banten yang berkumpul dengan tokoh masyarakat, seluruh stakeholders, pengusaha dan para alim ulama di Mapolda Banten tersebut untuk menyatakan sikap dan komitmen yang kuat agar tidak ada lagi ruang bagi premanisme.
“Satu hal yang dapat saya simpulkan dalam pertemuan ini adalah ada sebuah kesadaran kolektif dari seluruh warga Banten mulai dari warga, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan termasuk dari penyelenggara pemerintahan, kami punya komitmen yang sama, komitmen yang kuat bahwa premanisme tidak boleh ada di Provinsi Banten,” ungkapnya.
Andra mengatakan, Forkopimda Banten dan semua yang hadir dalam acara tersebut mempunyai keinginan bersama agar semua masyarakat Banten terlindungi. Selain itu, ia juga menyinggung soal investasi yang harus dijaga. Sebab, ada target pertumbuhan ekonomi yang harus dikejar pemerintah.
“Kami punya kepentingan bagaimana 12,4 juta warga Banten ini terlindungi. 12,4 juta warga Banten ini akan terlindungi bilamana investasi bisa berjalan sesuai dengan waktu karena target kita pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2029 salah satu daya dorongnya adalah terlaksananya investasi,” tuturnya.
Reporter: Fahmi Sa’i
Editor: Aditya
