SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, sebagai upaya pencegahan korupsi di Banten.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengatakan, Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan program dan penggunaan anggaran sesuai aturan sejak tahap awal. Tidak ada praktik-praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Tentu kami mendukung upaya dan aksi pencegahan korupsi di wilayah Banten, salah satunya dengan penguatan pengawasan melalui APIP,'” kata Yeremia, usai menghadiri penandatanganan komitmen antikorupsi di Ruang Paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Selasa, 12 Agustus 2025.
Yeremia mengatakan, penandatanganan komitmen antikorupsi merupakan bagian dalam menjalin sinegritas KPK dengan DPRD Banten guna pencegahan korupsi di Tanah Jawara ini.
Pencegahan korupsi diawali dengan menjalankan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif yang mengawasi proses pengangaran, dengan memastikan program APBD dikelola dengan optimal dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Bukan kepada kelompok orang tertentu.
Politisi PDIP ini dengan tegas menyatakan bahwa tindakan korupsi seperti gratifikasi, suap, maupun pemerasan sangat berimpilikasi buruk pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Korupsi, suap, gratifikasi itu hanya membuat masyarakat sengsara. Karena praktik itu akan membuat anggaran yang semestinya untuk rakyat dan pembangunan, tapi hanya untuk segelintir, sekelompok, bahkan untuk kepentingan perorangan,” ungkapnya.
Yeremia mendorong upaya dan aksi pencegahan korupsi melalui sosialisasi, edukasi, kampanye antikorupsi di semua lini, mulai dari lingkungan sekolah.
Ia memandang, sikap antikorupsi harus ditanamkan sejak usia dini.
“Sikap antikorupsi dan berintegritas harus kita tanamkan dalam-dalam, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, pelaku usaha, pelayanan publik, setiap insan di pemerintahan apalagi yang berkencimpung dalam perencanaan anggaran, pelaksana di pengadaan barang dan jasa, pengambil keputusan,” tuturnya.
Ia berharap, upaya dan aksi pencegahan korupsi dapat dilakukan secara berkelanjutan, berulang, dan masif. Sehingga, korupsi bisa dicegah sedini mungkin.
“Karena kita sebagai manusia punya sifat khilaf yg mesti terus dan terus diingatkan sehingga intergritas semakin tinggi dan anti korupsi menjadi budaya,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
