CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon yang mencapai 7,41 persen mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon sekaligus Ketua Fraksi PKS, Qoidatul Sitta.
Ia menilai peningkatan angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan sinyal adanya persoalan struktural dalam sektor ketenagakerjaan daerah.
“Angka 7,41 persen ini melewati rata-rata Provinsi Banten dan naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di 6,08 persen. Ini harus dianggap sebagai alarm kebijakan, bukan fenomena rutin tahunan,” ujar Sitta, Senin 10 November 2025.
Menurutnya, terdapat tiga catatan penting yang perlu segera direspons Pemerintah Kota Cilegon. Pertama, kesenjangan antara pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan keberadaan perusahaan besar, namun belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja lokal.
“Masalahnya bisa karena kualifikasi tenaga kerja kita belum sesuai dengan kebutuhan industri, atau kebijakan rekrutmen perusahaan yang belum berpihak pada warga lokal,” jelasnya.
Kedua, Sitta menyoroti program pelatihan tenaga kerja yang selama ini dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan, termasuk jumlah peserta yang benar-benar terserap kerja.
“Pemerintah harus menyusun kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas kegiatan,” ujarnya.
Ketiga, ia menyoroti lemahnya validasi dan integrasi data tenaga kerja. Menurutnya, pernyataan Disnaker yang menyebut masih ada pelaku UMKM yang belum terdata menunjukkan lemahnya basis data ketenagakerjaan di Kota Cilegon.
“Tanpa data yang presisi, kebijakan tidak akan tepat sasaran. DPRD mendorong pembentukan sistem data ketenagakerjaan terintegrasi yang melibatkan Disnaker, Dinas UMKM, dan BPS,” tegasnya.
Editor: Bayu Mulyana
