SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang menerima kunjungan kerja dari Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Wilayah Banten, serta disambut langsung oleh jajaran pimpinan dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang.
Kegiatan berlangsung di ruang rapat utama dengan suasana diskusi yang aktif dan konstruktif. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Wilayah I memberikan pemaparan mendalam terkait penguatan peran internal kantor, khususnya mengenai:
• Pembangunan dan penguatan Zona Integritas (ZI)
• Upaya pencegahan penyimpangan dan peningkatan integritas aparatur
• Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Dalam penjelasannya, Inspektur Wilayah I, Iwan Santoso menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada komitmen setiap pegawai.
“Integritas dan disiplin adalah pondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Zona Integritas bukan hanya dokumen, melainkan budaya kerja yang harus diwujudkan setiap hari,” ujarnya.
Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Banten Felucia Sengky Ratna menambahkan penguatan terkait pentingnya konsistensi kinerja, koordinasi, serta evaluasi berkala dalam memastikan standar layanan keimigrasian tetap prima dan akuntabel serta berorientasi pada zona integritas.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang I Gusti Agung Komang Artawan menyampaikan apresiasi serta kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta membangun zona integritas di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang agar tercapainya predikat WBBM” ungkapnya.
Kunjungan ditutup dengan dialog terbuka dan peninjauan terkait pelaksanaan penguatan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang.
Melalui kunjungan ini, diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional serta mewujudkan satuan kerja yang semakin berintegritas dan berprestasi.
