PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang mulai melibatkan psikolog dalam upaya mencegah dan menangani kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Langkah ini melengkapi peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang sudah terbentuk di seluruh satuan pendidikan tingkat SD hingga SMP.
Sekretaris Disdikpora Pandeglang, Nono Suparno, mengatakan pihaknya sejak lama menyiapkan mekanisme khusus untuk mengantisipasi kekerasan di sekolah.
Setiap satuan pendidikan, kata dia, kini sudah memiliki SK Pembentukan TPPK sebagai garda terdepan pencegahan bullying.
“Semua satuan pendidikan sudah punya SK TPPK. Jadi kita sudah mengantisipasi sejak jauh-jauh hari. Bahkan sebelum isu bullying ramai di kota besar, Pandeglang sudah memulai membentuk satgas di sekolah,” kata Nono Suparno, Selasa 25 November 2025.
Menurut Nono, keberadaan psikolog dibutuhkan untuk memperkuat pendampingan serta memberikan penanganan lebih spesifik bagi siswa yang menjadi korban maupun pelaku bullying.
“Salah satu peran Dinas Pendidikan, ketika ada indikasi bullying sejak awal, kita segera libatkan tenaga ahli termasuk psikolog,” jelasnya.
Meski demikian, Nono mengakui penerapan konsep sekolah ramah anak masih menemui kendala. Salah satunya keterbatasan sarana yang menunjang kenyamanan dan keamanan siswa.
Ia mencontohkan masih banyak akses menuju sekolah yang tidak memiliki zebra cross, sehingga membahayakan siswa saat menyeberang. Selain itu, ruang bermain anak di sejumlah sekolah juga dinilai belum memadai.
“Ramah anak itu idealnya ada spesialisasi penanganan, tapi sarana pendukungnya belum ada. Misal jalan ke sekolah tidak semua ada zebra cross. Ruang bermain yang layak juga belum terpenuhi,” katanya.
Nono menambahkan keterbatasan lahan dan aturan penggunaan anggaran membuat sekolah sulit memenuhi fasilitas tersebut.
Penggunaan dana BOS untuk pembangunan ruang bermain, lanjutnya, berisiko menggerus anggaran wajib yang harus dipenuhi sekolah.
“Kalau dana BOS dipakai buat taman bermain, pasti menyedot pos wajib. Jadi harus ada dukungan tambahan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia berharap, kehadiran psikolog serta penguatan TPPK di setiap sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa di Pandeglang.
Editor: Abdul Rozak
