LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Garuda (Satgas PKH Garuda) menegaskan komitmennya untuk menutup seluruh lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Saat ini, tercatat 281 titik PETI di wilayah Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor telah berhasil ditutup sebagai bagian dari operasi penertiban lintas daerah.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dwi Januanto Nugroho, menekankan bahwa berbagai bencana alam yang melanda Sumatera belakangan ini harus menjadi pelajaran dan empati bersama. Menurutnya, kerusakan kawasan hutan memiliki keterkaitan erat dengan bencana yang terjadi.
“Ini menjadi duka cita bersama. Apa yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar harus kita jadikan empati kolektif. Peristiwa itu erat kaitannya dengan kelestarian atau kerusakan kawasan hutan,” ujar Dwi dalam konferensi pers penertiban PETI di Blok Cirota, Kabupaten Lebak, Rabu 3 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan kawasan hutan tetap terjaga, dan penertiban PETI merupakan langkah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Hal senada disampaikan Komandan Satgas PKH Garuda, Mayjen Dody Triwinarto, yang menjelaskan bahwa operasi penertiban dilakukan secara serentak di tiga kabupaten.
“Di setiap kabupaten, kerusakan akibat PETI sudah mencapai 10 hingga 15 persen. Dan yang paling banyak terjadi di wilayah sini,” ujarnya.
Dody menegaskan bahwa penertiban PETI bukanlah pekerjaan mudah karena aktivitas tambang ilegal tersebut telah berlangsung lama dan berkaitan dengan mata pencaharian sebagian warga setempat.
“Ini daerah yang sangat seksi terkait tambang emas. Kalau pernah dengar Cikotok, ya itu. Sejak tahun 1890-an, saat Belanda mulai mengeksplorasi emas, wilayah ini sudah dikenal sebagai lokasi penambangan,” jelasnya.
Dengan operasi terkoordinasi ini, Satgas PKH Garuda menargetkan tidak ada lagi PETI yang beroperasi di kawasan TNGHS demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah risiko bencana serupa di masa mendatang.***
