SERANG – Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten, Yusnadewi menyebut hingga saat ini masih ada Pemerintah Daerah di Provinsi Banten yang kerap acuh terhadap rekomendasi BPK. Sayangnya Yusnadewi enggan menyebutkan nama Pemda tersebut.
“Saya tidak menyebutkan nama Pemdanya, tapi kadang-kadang masih ada Pemda yang tidak terlalu peduli pada rekomendasi BPK, hanya peduli pada opininya saja. Padahal opini itu kan cerminan pekerjaan, opini itu kan potret. Jika pekerjaannya bagus maka potretnya juga bagus,” ujar Yusnadewi saat ditemui di kantor BPK Perwakilan Banten setelah serah terima jabatan dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten yang baru, Thomas Ipoeng Andjar Wasita, Kamis (3/11).
RelatedPosts
Dengan adanya kepala BPK yang baru, Yusnadewi berharap, sisa rekomendasi yang belum diselesaikan oleh Pemda baik kabupaten kota maupun provinsi bisa segera diselesaikan, sehingga pemerintahan bisa jauh lebih baik.
Kemudian, untuk Thomas, Yusnadewi berharap bisa melanjutkan program yang sudah disusun untuk tahun 2016 ini. “Karena masih ada beberapa kegiatan yang belum diselesaikan di tahun ini, seperti pemeriksaan,” ujarnya.
Thomas Ipoeng sendiri saat ditemui ditempat yang sama menyatakan, sebagai orang baru di Banten, dirinya akan memlelajari terlebih dahulu permasalahan yang ada. “Yang ditekankan BPK harus bisa menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara di daerah yang lebih baik sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara ini, mantan Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut akan fokus pada masih adanya kabupaten kota dan provinsi yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Untuk ini, seperti yang disebutkan tadi, kita kan pendorong, faktor yang menentukan Pemda itu sendiri, kami tidak bisa memaksakan. (Bayu)
