SERANG – Tunjangan sertifikasi guru SMA/SMK yang belum cair mendapat sorotan Komisi V DPRD Banten. Mereka menilai belum dibayarkannya tunjangan sertifikasi itu lantaran pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank bjb. Dengan pemindahan itu, Pemprov perlu melakukan penyesuaian administrasi.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengaku sudah mengkonfrontasi terkait belum terdistribusikannya sertifikasi guru SMA/SMK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten. “Walaupun tidak membahas secara teknis, tapi Dindikbud beralasan hal itu terjadi karena dibutuhkan waktu untuk mengklarifikasi RKUD yang baru,” ungkapnya kepada Radar Banten, Kamis (14/5).
Dengan begitu, lanjut Nizar, ia berasumsi dengan penutupan rekening Bank Banten ini maka terjadi perubahan sehingga menjadi tertunda. Apabila hal itu terjadi, bukan hanya sertifikasi yang terdampak, tapi juga honor bagi para guru honorer.
Ia mengaku tak mau masuk ke ranah persoalan penutupan RKUD Pemprov di Bank Banten tapi dampaknya dirasakan semua bidang. “Bukan hanya soal belanja rutin sertifikasi guru dan honor guru non ASN, kebijakan itu juga berdampak pada pencairan BOS (bantuan operasional sekolah-red),” tegasnya. Padahal, dana itu sudah ditransfer oleh pemerintah pusat untuk periode pertama saat RKUD masih di Bank Banten.
Terpisah, Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten M Yusuf mengaku tunjangan sertifikasi memang belum dibayarkan kepada guru SMA/SMK. Ada beberapa penyebab antara lain pembayaran tunjangan sertifikasi itu sedang proses klarifikasi rekening. “Masih ada beberapa rekening perlu klarifikasi. Karena ada perubahan rekening, ada yang sudah selesai, ada yang belum dan perlu klarifikasi,” ungkapnya Untuk itu, ia memohon doa agar tunjangan itu dapat sampai kepada tangan para guru.
Yusuf mengaku tak hapal berapa total anggaran tunjangan sertifikasi yang seharusnya dibayarkan. Ia hanya mengusulkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. (nna/alt)
