Hingga Agustus, Realisasi DPWKel Kota Cilegon Baru 55,01 Persen

CILEGON – Realisasi penggunaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Kota Cilegon pada 2019 hingga Agustus baru mencapai Rp47,554 miliar atau 55,01 persen. Total pagu anggaran yang disiapkan Pemkot Cilegon pada tahun ini sebesar Rp86,714 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan ekspose pembangunan sarana dan prasarana wilayah kelurahan di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Selasa (10/9). Diketahui, pada tahun anggaran 2019, pagu anggaran DPWKel untuk pembangunan sarana dan prasarana dianggarkan sebesar Rp27,032 miliar. Dari anggaran itu, yang telah terserap sebanyak Rp16,294 miliar.

Kendati hingga pertengahan triwulan ketiga ini realisasi anggaran baru mencapai setengah dari pagu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Cilegon Maman Mauludin mengklaim, progres program DPWKel masih sesuai dengan perencanaan. 

“Sudah melebihi dari progres yang telah ditentukan, harusnya mah kan belum sampai segitu,” ujar Maman di kantor Bappeda Kota Cilegon, Selasa (10/9).

Kata Maman, penggunaan anggaran dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui kelompok masyarakat (pokmas). Dia meyakini, upaya realisasi dilakukan maksimal karena diusulkan dan dikerjakan langsung oleh masyarakat.

Justru ia menyebut ada partisipasi lebih dari masyarakat dengan memberikan bantuan baik materi maupun material. Maman meminta kepada pokmas, jika hal itu terjadi di masing-masing kelurahan, untuk ikut dilaporkan pada pemerintah.

Meski progres realisasi sesuai dengan perencanaan, Maman tetap mengingatkan kepada pokmas untuk segera menyelesaikan program pembangunan sebelum musim hujan karena dikhawatirkan kondisi alam tersebut menjadi kendala.

“Saya yakin bisa terserap, makanya saya kira harus dipercepat sebelum turun hujan, mumpung belum ada kendala dari alam,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati berharap, ke depan penggunaan DPWKel tidak hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana, tapi juga pemberdayaan masyarakat berupa upaya peningkatan kapasitas di bidang ekonomi.

Kata Sari, masyarakat bisa merumuskan program yang bisa meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki keterampilan tertentu sehingga bisa menyelesaikan persoalan perekonomian dan pengangguran di tengah-tengah masyarakat.

“Saya ingin mengajak menganalisis, kami melihat efek dari DPWKel bisa menyerap tenaga kerja lebih dari lima ribu sejak awal, tapi tidak permanen, hanya pada waktu kita melaksanakan program,” ujar Sari.

Ia melanjutkan, sejauh ini sudah ada dampak yang bersifat peningkatan kapasitas masyarakat, salah satunya kemampuan dalam bidang wirausaha. Namun, hal itu belum secara optimal. “Prinsip dari DPWKel kan memang membangun empowering di masyarakat tumbuh,” ujarnya. (bam/ibm/ira)