SERANG – Asisten Daerah II Kota Serang Komarudin, mengatakan proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang adalah dengan menempatkan skala prioritas. Dengan begitu, menjadi tidak mungkin bila mengharapkan seluruh persoalan kota bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas.
“Pada seratus hari kerja, yang dilakukan Pemkot Serang adalah melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas,” jelas Komarudin kepada wartawan, Kamis (13/4). Pernyataan Komarudin ini menanggapi tuntutan Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) soal kinerja 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota Serang Tb Hairul Jaman dan Sulhi.
Sejumlah hal yang dikemukakan oleh Hamas, kata Komarudin, sejatinya juga merupakan hal yang juga dipikirkan oleh Pemkot Serang. Seperti misalnya program pendidikan gratis, kata Komarudin, terlebih dulu melalui proses perencanaan.
“Kan harus dipikirkan juga sejauh mana kemampuan Pemkot Serang. Selain itu, dipelajari juga ketentuan yang berlaku. Misalnya kan, khusus sekolah negeri yang langsung di bawah Pemerintah Kota Serang. Sementara sekolah keagamaan langsung dengan Kementrian Agama,” jelas Komarudin.
Sementara terkait trayek angkutan umum, Komarudin menjelaskan pengaturan sebenarnya sudah dilakukan. “Nanti bersama Dinas Perhubungan dan juga pihak kepolisian dikoordinasikan agar ada ketegasan trayek,” tuturnya.
Terkait banjir yang selama ini terjadi di Kota Serang, Komarudin menjelaskan banjir ada yang karena hujan lebat dan ada karena banjir kiriman. “Banjir itu kan diakibatkan hujan lebat dan kiriman” tuturnya.
Mengenai gizi buruk, ia menjelaskan tidak semata-mata gizi buruk, tapi ada kaitannya dengan kemiskinan. Pihaknya berusaha memiminalisir menggunakan pendekatan ekonomi sosial. Berkaitan dengan peralihan aset dari kabupaten ke kota.
“Sudah ada progres sudah masuk tahap ke dua, nanti akan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Serang, kondisi aset, dokumen, dan status hukum,” jelas Komarudin.
Terkait banyaknya agenda dinas yang melakukan rapat di luar kota, Komarudin sependapat untuk mengurangi rapat keluar daerah. “Dan berkaitan dengan kedisiplinan pegawai dalam bekerja, sampai saat ini terus diupayakan,” kata Komarudin.
