SERANG – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah menyatakan, semua pihak di tubuh Golkar, harus menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutuskan kepengurusan DPP Golkar dikembalikan ke hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Pekanbaru,Riau, tahun 2009.

“Kami berharap semua pihak legowo dalam menerima putusan PTUN, baik dari kubu Aburizal Bakri maupun kubu Agung Laksono,” kata Tatu, Selasa (19/5/2015).

Menurut Tatu, pengurus Golkar, baik di pusat maupun di daerah, harus memikirkan yang paling jadi prioritas bagi partai Golkar saat ini. “Bukan berarti kepengurusan tidak penting, tetapi yang paling penting saat ini yaitu Pilkada serentak, karena waktunya sudah dekat,” ujar Tatu.

“Melakukan banding bagi yang tidak puas dengan putusan PTUN sah-sah saja, tetapi sama halnya membakar rumah Golkar sendiri kalau begitu. Kalau terus-terusan melakukan banding dan tidak akan ada ujungnya,” tambahnya. (Rahmatullah)