CILEGON – Kapolda Banten, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, menilai berbagai macam persoalan dapat mengundang potensi terjadinya kerawanan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada serentak. Mulai dari persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), surat suara, intimidasi, politik uang hingga protes hasil penghitungan suara pasca pemilihan.
Ia mengatakan, rangkaian potensi kerawanan itu menjadi perhatian serius pihaknya tanpa membanding-bandingkan tinggi rendahnya potensi ancaman yang diakibatkan. “Jadi semua sama, karena Pilkada itu harus aman, lancar dan terkendali,” ujarnya usai menghadiri Gelar Operasional di Aula Mapolres Cilegon, Senin (16/11/2015).
Perhatian atas potensi itu, kata dia, sekaligus untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, dari sebelum hingga pelaksanaan Pilkada usai.
Tak hanya membahas persiapan pengamanan pelaksaan Pilkada saja, lanjut dia, dalam kesempatan itu pihaknya juga membahas terkait dengan potensi kerawanan lain, imbas dari tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang diajukan buruh. “Termasuk tahapan dialog yang masih berlangsung antara buruh, pengupahan dan Dinas Tenaga kerja terkait UMK 2016. Itu kita pantau terus,” imbuhnya.
Sementara Kapolres Cilegon, AKBP Anwar Sunarjo, mengatakan sesuai dengan arahan dari Kapolda, pihaknya sejauh ini sudah menyiagakan personelnya dalam mewaspadai berkembangnya potensi kerawanan. “Kalau untuk buruh di Cilegon, saya rasa tidak ada persoalan ya. Apalagi kemarin juga sudah ada pembahasan mengenai UMK itu. Meskipun masih ada penolakan dan upaya-upaya dari Apindo untuk bernegosiasi,” katanya. (Devi Krisna)
