SERANG – Tidak hanya kebijakan pemotongan anggaran untuk infrastruktur, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten yang melelangkan jabatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten tanpa urgensi. Saat ini, proses lelangnya tengah berjalan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Povinsi Banten, Thoni Fathoni Mukson, menilai lelang jabatan DBMTR belum mendesak karena selama ini Widodo dinilai masih mampu mengemban tugas sebagai Kepala DBMTR. “Menurut saya Pak Widodo masih cakap di DBMTR. Selama ini progresnya masih on the track. Selain itu, pak Widodo masih satu tahun sebelum masuk masa pensiun,” kata Thoni di ruang kerjanya siang tadi, Kamis (19/11/2015).

Thoni pun mengkritisi sikap Pemprov Banten yang tidak membicarakan hal tersebut telebih dahulu bersama Komisi IV sebagai mitra kerja DBMTR. “Komisi tidak ada yang tahu. Idealnya Komisi IV sebagai mitra diajak diskusi terlebih dahulu terkait lelang jabatan tersebut,” kata Thoni.

Seharusnya, lanjut Thoni, Pemprov Banten memeperhatikan dan fokus terhadap siapa yang akan mengisi posisi Sektetaris DPRD atau Sekwan yang akan menggantikan Iman Sulaiman karena sedikit lagi memasuki masa pensiun. “Justru posisi Sekwan yang lebih mendesak. Kok DBMTR yang dinilai tidak mendesak keperluannya malah dilelangkan,” pungkas Thoni.

Mengenai rendahnya serapan, Tono menganggap hal itu tidak murni kesalahan kepala SKPD. “Mohon pertimbangkan ulang karena Pak Widodo masih mampu. Selain itu masa pensiunnya masih satu tahun. Kalau persoalan serapan anggaran yang dijadikan alasan, serapan rendah bukan semata-mata kesalahan Pak Widodo sebagai kepala SKPD. Tapi berkaitan dengan hal lain. Misalnya, pihak ketiga yang tidak siap atau persoalan teknis misalnya gagal lelang. Tanya pada ULP nya kenapa sampai gagal lelang? Jadi soal serapan anggaran yang rendah memang harus dikaji dari berbagai sisi,” kata Thoni. (Bayu)