SERANG – Bank Indonesia Provinsi Banten, Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Polda Banten melakukan sinergi untuk mendukung stabilisasi harga dan pengendalian inflasi yang berlangsung di Polda Banten, Kamis (2/6). Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden saat Rakornas TPID tahun lalu.
“Dalam arahan tersebut, aparat penegakan hukum harus terlibat pengendalian inflasi daerah seperti Kejaksaan, Polri, dan lainnya. Sekarang Polda masuk dalam TPID dan bentuk sinergi ini akan menjadi pilot project, dan langkahnya belum konkret baru hanya melaporkan. Dengan begini, bisa lebih efektif,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Budiharto Setyawan, Kamis (2/6), seperti dilansir Harian Radar Banten.
Kata dia, kalau inflasi yang tinggi dengan uang yang sama, jumlah barang yang dinikmati sedikit. Artinya kesejahteraan menurun. Sementara, inflasi juga perlu di level tertentu dengan 4-1 untuk memberikan semangat dalam dunia usaha. Dalam pengendalian inflasi, BI tidak bisa dilakukan sendirian. Untuk itu, diperlukan TPID dan beberapa lembaga lain untuk merumuskan.
“Jangka pendek warung TPID sehingga bukan hanya rapat, tapi juga ada di lapangan. Selain itu, mengembangkan informasi harga dari provinsi yang bisa memberikan informasi harga dan jika ada gejolak bisa langsung action,” katanya.
Diskusi dengan moderator Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Budiharto Setyawan yang menghadirkan enam narasumber, antara lain analis ekonomi senior Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia Fiskara Indawan, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, Senior Economist INDEF Bustanul Arifin, Ketua TPID Provinsi Banten Mardani, Plt Deputi Pencegahan KPPU Taufik Ahmad, dan Kapolda Banten Brigjen Pol Ahmad Dofiri.
Ketua TPID Provinsi Banten Mardani mengatakan, inflasi yang terjadi pada Mei lalu masih terkendali. Inflasi yang terjadi di Banten lebih rentan dari segi pangan. Ini disebabkan masih banyak produk pangan yang disuplai. “Jadi, kalau ada gejolak di daerah asalnya akan memberikan pengaruh,” katanya.
Kata dia, ada program jangka pendek, yakni ada warung TPID yang sudah dilakukan selama dua kali yakni di Alun-alun Kota Serang dan Cilegon. Untuk jangka panjang, fokus dalam menggerakkan pangan dari dinas pertanian. “Bukan hanya menanam padi, tapi menanam di perkarangan, yakni dengan melakukan inisiatif,” katanya.
Kapolda Banten Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan, ini merupakan momentum yang baik terkait dengan pengendalian inflasi dan diskusi ini hadir narasumber berkompeten. Dengan begini, sinerginya lebih terarah dan banyak dimensi yang ditangani dalam TPID. Sementara, langkah yang dilakukan antara lain operasi penertiban. “Seperti menjelang Ramadan dan bagaimana operasi pada spekulan. Yang terpenting dari setiap penertiban tidak terjadi gejolak pasar,” katanya.
Kata dia, polisi akan menindak tegas spekulan yang melakukan penimbunan karena ada undang-undang yang jelas dan akan diberikan sanksi. “Sanksinya tujuh tahun dan denda Rp100 miliar,” katanya. (Susi K/Radar Banten)
