SERANG – Terminal Pakupatan bersama terminal lain yang masuk tipe A di Provinsi Banten, kewenangan pengelolaannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Diambil alihnya terminal tersebut oleh pemerintah pusat merupakan dampak dari revisi PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang saat ini masih digodok oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten, Abadi Wuryanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler.
“Untuk penyerahan asetnya menjadi kewenangan pemerintah masing-masing kabupaten/kota. Misalnya, TTM (Terminal Terpadu Merak) penyerahan asetnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dan Kementerian Perhubungan, lalu Terminal Pakupatan antara Pemerintah Kota Serang dengan Kementerian Perhubungan,” ujarnya, Kamis (16/6).
Menurut Abadi, dalam peralihan wewenang pengelolaan ini, Dishubkominfo Provinsi Banten hanya melakukan pendampingan saja terhadap kabupaten/kota.
Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi Provinsi Banten, Dian Wirtadipura menyatakan, dengan adanya revisi PP 41 Tahun 2007, akan terjadi pengalihan sejumlah wewenang baik dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya, dan dari provinsi ke pemerintah pusat atau sebaliknya.
Misalnya terkait wewenang pengelolaan terminal tipe A. Dengan adanya revisi PP tersebut, peralihan wewenangnya dialihkan pada pemerintah pusat. “Kalau sekarang kan yang mengelola masih pemerintah daerah, setelah revisi selesai, baru diambil alih,” ujarnya.
Peralihan wewenang pun terjadi pada pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, selain itu, pengelolaan panti sosial pun akan beralih ke pemerintah provinsi. (Bayu)
