SERANG – Persoalan sanksi guru kepada siswa di sekolah yang berujung di lembaga peradilan menjadi perhatian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten. Meski kasus itu tidak tejadi di pengadilan, tapi bagi LPA Banten, gesekan antara guru dan orangtua siswa terkait sanksi guru harus diantisipasi dan dicarikan solusinya.
“Bertitik tolak dari situ, LPA Banten menaruh harapan bahwa tahun ajaran baru ini menjadi momentum bagi guru atau sekolah dan orangtua siswa untuk memperbarui serta memperkuat interaksi kedua pihak demi keberhasilan proses belajar-mengajar,” ujar Iip Syafruddin melalui siaran pers, Kamis (14/7).
Perbedaan pandangan soal sanksi antara orangtua siswa dan guru, kata Iip, LPA Banten merasa perlu mengingatkan kembali seluruh pihak akan keberadaan UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah 74/2008 Tentang Guru.
“Kedua regulasi tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya guru memiliki kebebasan untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Merujuk UU dan PP di atas, penjatuhan sanksi, bersama dengan pemberian apresiasi kepada siswa memiliki basis legal formal dalam praktik pendidikan. Pemberian sanksi bukan tindakan liar yang kemudian dapat serta-merta dapat dijadikan alasan untuk memperlakukan guru secara semena-mena,” paparnya.
Masih menurut Iip, beberapa poin dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesungguhnya dapat diberlakukan secara universal, termasuk untuk merumuskan prinsip-prinsip pemberian sanksi kepada siswa.
Pertama, keadilan restoratif menjadi kacamata untuk menyoroti permasalahan siswa. Artinya, ketika anak melakukan pelanggaran aturan sehingga dipandang perlu diberikan sanksi, perilaku anak tersebut dipandang sebagai buah dari perlakuan atau interaksi anak dengan lingkungannya. Mulai dari keluarga, pertemanan, kampung, sekolah, dan seterusnya. Sanksi yang diberikan, atas dasar itu, tidak semestinya menjadi beban yang harus dipikul siswa seorang diri. Sanksi yang dijatuhkan justru idealnya dapat merevitalisasi peran sosial siswa agar dapat berkontribusi bagi berubahnya tabiat dan tindak-tanduk siswa ke arah yang lebih baik.
“Kedua, apa pun sanksi yang dikenakan, kepentingan terbaik anak tetap harus dijaga. Itu berarti, anak tidak dipandang semata-mata sebagai individu yang hari ini telah melakukan kesalahan. Anak harus tetap diposisikan sebagai individu dengan berjuta potensi pengembangan diri di masa depan. Agar dapat menuju masa depannya, kepentingan-kepentingan terbaik anak sepatutnya direalisasikan sejak sekarang. Sanksi, dengan demikian, tidak boleh memunculkan hambatan bagi terealisasinya kepentingan-kepentingan terbaik anak tersebut,” tambahnya.
Melihat persoalan gesekan antara guru dan murid tersebut, Iip melanjutkan, penting bagi sekolah untuk memastikan sejak dini adanya kesamaan persepsi antara guru, siswa, dan orangtua siswa tentang jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi serta tingkatan sanksi yang dapat dikenakan kepada siswa. Dengan komunikasi yang saling percaya dan saling menghormati, potensi gesekan antara guru dan orangtua dapat diminimalkan.
“Pada akhirnya, proses dan pencapaian tujuan tergantung pada langkah pembuka. Hari ini, di tahun ajaran baru ini, orangtua dan guru yang saling bergandengan tangan sungguh akan menjadi langkah pembuka yang sempurna bagi siswa-siswi atau anak-anak kita,” katanya. (Bayu)
