SERANG – Langkah konkret dilakukan ratusan tenaga honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer K-1. Kemarin, (1/9) mereka melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa tes, yang belum selesai hingga kini.

Surat bernomor 01/B.FHK1.Banten/2016 perihal tuntutan hak warga negara Indonesia yang dikirim ke Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara RI, para honorer K-1 berharap Jokowi memberi kebijakan atas status mereka yang masih terkatung-katung.

“Di surat ini, kami mohon dengan hormat kiranya Presiden berkenan mencermati dan menelaah secara mendalam serta berempati atas apa yang kami alami (rasakan-red) saat ini sebagai warga/rakyat Indonesia. Kami berharap ada kebijakan Presiden untuk menentukan status kami,” kata Koordinator Forum Tenaga Honorer K-1 Pemprov Banten Endang Suherman.

Untuk meyakinkan Presiden dalam membuat kebijakan, jelas Endang, dalam surat tersebut disertakan juga payung hukum yang memberikan landasan kuat bagi honorer K-1 Pemprov Banten agar segera diangkat menjadi CPNS. “Kami menunggu kejelasan status peningkatan kepegawaian kami ini dalam kurun waktu yang begitu panjang. Sejak tahun 2010 proses verifikasi dan validasi hingga ditetapkanya kami sebagai K-1 melalui surat edaran Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2012, sampai saat ini belum ada kejelasan juga. Kini kami berharap ada kebijakan dari Pak Jokowi,” katanya.

Dijelaskannya, Pemprov Banten telah beberapa kali melayangkan surat permohonan penyelesaian pengangkatan sisa tenaga honorer K-1 Banten. Surat terakhir yang dikirim nomor:800/356-BKD/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang penyelesaian tenaga honorer Pemprov Banten yang belum diangkat CPNS. “Tapi sampai saat ini belum mendapatkan respons positif baik dari BKN sebagai badan yang bersifat teknis, maupun dari Kemenpan RB selaku penentu kebijakan,” jelasnya.

Dijelaskannya, pegawai honorer Pemprov Banten tidak sama dengan pegawai swasta, karena dari tahun ke tahun honor yang diterima relatif kecil, yakni berkisar dari Rp500 ribu per bulan sampai Rp1 juta per bulan. “Namun pegawai honorer tidak mempunyai hak yang sama dengan PNS. Tidak ada jaminan kepastian tentang karier dan jabatan, tidak ada tunjangan kinerja pegawai dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana yang selama ini didapatkan oleh PNS. Atas hal tersebut, kami honorer K-1 Banten yang tersisa berjumlah 367 orang, memohon rasa keadilan kepada negara agar hak kami menjadi PNS juga sama diberikan sebagaimana teman-teman kami yang saat ini sudah memeroleh NIP (nomor induk pegawai) sebagai PNS atau ASN dengan jumlah lebih kurang 400 orang,” ujar Endang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Samsir sebelumnya mengatakan, hingga saat ini belum ada jawaban atas surat yang dilayangkan Pemprov Banten ke Kemenpan RB.
“Kami masih menunggu balasan dari kementerian, tapi kami terus komunikasikan. Memang katanya masih menunggu waktu luang Pak Menteri,” kata Samsir.

Menanggapi honorer K-1 yang akan menyampaikan surat langsung ke Presiden Jokowi, menurut Samsir hal itu sah-sah saja dilakukan dan pihaknya tidak melarang. “Ya kalau itu mau dilakukan silahkan saja, namanya berupaya kan tentu apa saja. Yang penting hal-hal yang positif,” katanya. (Aditya R/Radar Banten)