BANDUNG – Rano Karno, calon gubernur Banten petahana, menyatakan ingin membangun Banten secara merata tanpa adanya kesenjangan. Disparitas yang membelah wilayah utara dan selatan atau timur dan barat Banten harus segera diakhiri karena setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pembangunan.
“Pembangunan di Banten harus ada pemerataan di semua aspek. Demokratisasi itu harus diperluas sebagai demokratisasi pembangunan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Jangan sampai ada warga atau wilayah yang terisolasi dari penyelenggaraan pembangunan,” ungkap Rano Karno saat menjadi pembicara pada acara silaturahmi dan dialog publik bersama mahasiswa Banten-Bandung dan para akademisi di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/11). Hadir pada kesempatan tersebut mahasiswa dari berbagai komunitas dan organisasi mahasiswa, dosen dan aktivis di Bandung. Pertemuan itu sekaligus dijadikan Rano Karno sebagai ajang tukar gagasan dan menyerap aspirasi yang berkembang untuk kemajuan pembangunan Banten.
Rano menjelaskan, Banten memiliki kesenjangan antar-wilayah lantaran posisi Tangerang yang memang berdekatan dari Ibukota Jakarta. Sebagai wilayah penyangga Ibukota, wilayah Tangerang mengalami akselerasi pembangunan yang cukup cepat, nyaris di semua aspek. “Di Tangerang sekolah bagus, sementara di Pandeglang tak sedikit yang nyaris robuh. Rumah sakit di Tangerang banyak dan mudah ditemukan, di wilayah selatan Banten cuma ada 2,” jelasnya.
Meski begitu, lanjut Rano, saat ini Banten terus mengalami peningkatan di berbagai lini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik, meningkatnya realisasi investasi, turunnya angka buta aksara, dan angka harapan hidup yang terus menanjak mengindikasikan pembangunan Banten sudah bergerak ke arah yang benar. Yang dibutuhkan saat ini adalah melanjutkan penyelenggaraan pembangunan menjadi lebih baik lagi ke depan.
Bambang Komaruzaman Anis, dosen UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, mengatakan, kinerja pemerintah atas meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2016 harus diapresiasi. “Di tahun ini IPM Banten naik, dan kita harus mengapresiasi kinerja pemerintah, dari peringkat 23 menjadi peringkat 8,” ungkapnya.
Saat ini, indeks pembangunan manusia Banten melampui Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurut Bambang, IPM menjadi tolok ukur kemajuan suatu daerah dengan melihat aspek pelayanan publik. “IPM itu indikator apakah suatu daerah sudah maju atau belum dengan memperhatikan peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” paparnya. (Aas/Radar Banten)
