PANDEGLANG – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Bupati Pandeglang Irna Narulita menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman pembangunan daerah antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang, Jumat (30/12). Tujuan kerja sama untuk meningkatkan pembangunan di dua kabupaten sehingga bisa bersaing dengan kabupaten kota lain di Banten.
Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perhubungan, sosial, perizinan dan investasi, pariwisata, dan penanganan bencana daerah. Hal ini menjadi prioritas utama, karena sebagian besar pelayanan publik terkait dengan urusan tersebut.
Ditemui usai acara, Bupati Iti Octavia Jayabaya mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan serius antara Pemkab Lebak dan Pemkab Pandeglang, di antaranya mengenai kesehatan dan infrastruktur jalan. Dengan kerja sama yang dibangun itu, kata Iti, diharapkan bisa mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dengan daerah lain yang ada di Banten. “Ada 14 bidang yang kita bahas salah satunya adalah bidang dasar, karena Lebak dan Pandeglang adalah daerah yang berbatasan langsung seperti Kecamatan Wanasalam dengan Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Wates dengan Kecamatan Warunggunung. Jadi kalau ada masyarakat perbatasan Lebak yang ingin sekolah di Kabupaten Pandeglang bisa dilayani. Termasuk pelayanan kesehatan, infrastruktur jadi kita bangun bareng-bareng,” katanya di Pendopo Pemkab Pandeglang, kemarin.
Iti menjelaskan, ada beberapa hal positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat Lebak dan Pandeglang dari kerja sama yang dilakukan itu. Oleh karenanya, Iti berharap, agar semua pegawai pemerintah bisa menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, demi ketercapaian kesetaraan Kabupaten Lebak dan Pendeglang dengan daerah lain di Banten. “Tujuannya untuk memudahkan masyarakat kita dalam pelayanan, jadi tidak terbatas bahwa ada penduduk Lebak yang tidak bisa diberikan pelayanan di Pandeglang, begitu juga sebaliknya. Ini sangat penting, karena bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat memberikan pelayanan, yang paling utama adalah pelayanan dasar, makanya hal ini perlu sinergitas,” katanya.
Iti mengaku, kerja sama bukan pertama kali dilakukan oleh kedua kepala daerah. Hanya saja, kata dia, kerja sama yang dilakukan untuk kedua kali ini langsung diawasi oleh Bupati, bukan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan. “Kita sudah melakukannya setiap tahun, kalau tahun lalu lebih ke dinas teknis kita, makanya kenapa sekarang diperkuat, supaya kerja SKPD lebih gereget karena di bawah pengawasan Bupati langsung. Kabina-bina lamun tos dikontrol langsung ku Bupati henteu jalan keneh (Terlalu jika sudah dikontrol Bupati masih tidak jalan),” tegas Iti disambut tawa sejumlah pejabat di depan Pendopo.
Bukan hanya itu, Iti juga berharap, dengan adanya kerja sama bisa menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di daerah perbatasan. “Nanti kita juga akan melakukan pembahasan mengenai bagaimana kita mengelola TPA, menjaga tonase kendaraan, karena kita termasuk ke dalam daerah lintasan, termasuk perizinan, dan lain sebagainya. Karena kami ini masuk ke daerah tertinggal maka kami lakukan hal ini agar bisa sejajar dengan daerah lain,” harapnya.
Bupati Irna Narulita mengaku, kerja sama yang dilakukan di tahun sebelumnya masih menyisakan beberapa persoalan, misalnya dari pengawasan yang tidak melibatkan kepala daerah. Padahal, kata Irna, hal itu sangat penting untuk dilakukan agar kerja sama yang dibangun bisa berjalan dengan baik dan hasilnya optimal. “Ada beberapa hal memang kesepakatan kerja sama yang dilakukan tahun lalu tidak terkoordinasi langsung dengan Bupati, tetapi sekarang kita sudah punya komitmen bersama demi kepentingan rakyat, dan banyak juga rakyat kami yang dilayani di Lebak, dan kami juga tentunya harus melakukan hal yang sama,” kata Irna.
Menurut Irna, hal itu penting dilakukan agar tidak ada kesenjangan antara dua daerah yang berbatasan langsung tersebut. Ke depan setiap persoalan yang biasa dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan bisa segera ditangani. “Sehingga tidak ada disparitas, kesenjangan sosial, ketimpangan. Sehingga masalah kemiskinan, infrastruktur jalan, dan hal lain bisa diselesaikan. Jadi apa yang menjadi kesepakatan kita, akan kita terus lakukan secara berkesinambungan. Insya Allah kami bisa bangkit dan kami yakin bisa sejajar dengan daerah lain di Banten,” kata Irna. (Adib F/Radar Banten)
