PEMERINTAH dan Bank Indonesia (BI) berupaya mengendalikan inflasi bahan pangan sebagai peredam imbas kenaikan harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) 900 VA. Dampak inflasi kedua komponen yang nilainya dikendalikan pemerintah (administered prices) patut diwaspadai karena mengancam target inflasi 3-5 persen.
“BI bersama pemerintah akan berupaya menekan laju inflasi volatile foods menjadi 4-5 persen tahun ini. Hal itu dilakukan lewat penguatan infrastruktur logistik di daerah, khususnya pergudangan komoditas,” kata Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta kemarin (25/1), seperti dilansir JawaPos.com.
Pemerintah sepakat membangun sistem data lalu lintas barang, khususnya komoditas pangan. Hal lain yang disepakati dalam rapat kemarin adalah penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendorong peran pemda dalam stabilisasi harga pangan.
Pemerintah juga akan mendorong diversifikasi konsumsi pangan, khususnya cabai dan bawang. Inovasi industri produk pangan olahan dan perbaikan pola tanam akan lebih diupayakan pemerintah.
Tahun lalu inflasi administered prices berkontribusi 0,21 persen dan volatile foods 5,92 persen serta inflasi inti 3,07 persen. Dengan beberapa langkah strategis yang dirumuskan tersebut, diharapkan inflasi volatile foods berada di angka 4-5 persen. Dengan begitu, sasaran inflasi 4 plus minus 1 persen (3-5 persen) dapat tercapai.
Agus menyatakan, inflasi di daerah lebih banyak didorong inflasi bahan pangan. Untuk itu, BI membuat pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) yang berisi pantauan 21 harga komoditas pangan strategis. Soal time frame penentuan kebijakan penyesuaian harga administered price, BI bersama pemerintah bakal menentukan waktu yang tepat agar dampak lanjutan dari kenaikan harga tersebut tidak terlalu menekan.
Di samping memperhatikan inflasi volatile foods, beberapa komitmen lain dari pemerintah, antara lain, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, mengendalikan tarif angkutan umum, serta memperkuat kelembagaan tim pengendali inflasi nasional.
Kemarin BI menetapkan sasaran inflasi dalam beberapa tahun ke depan. Jika tahun ini ditargetkan 3-5 persen, pada 2019 targetnya 2,5-4,5 persen serta pada 2020 dan 2021 adalah 2-4 persen. Tahun lalu capaian inflasi tahunan tercatat 3,02 persen dan pada 2015 mencapai 3,35 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, pemerintah berupaya menjaga penggunaan APBN agar dipakai secara tepat. Namun, yang tak kalah penting adalah road map pemda dan penggunaan APBD yang mampu menata aliran dampak inflasi.
Jika dana transfer dari APBN ke APBD dipakai untuk membangun infrastruktur dengan tepat waktu, tingkat harga dipastikan lebih terjaga. Alasannya, harga bahan pangan bisa naik karena faktor cuaca, bencana, jumlah produksi, atau distribusi kurang merata. “Maka, distribusi dan sistem jual belinya ini yang harus diperhatikan,” jelasnya. (rin/c25/noe/JPG)
