SERANG – Puluhan warga Link Cikuasa Pantai dan Link Keramat Raya yang menjadi korban gusuran Pemkot Cilegon, hari ini mendatangi Gedung DPRD Provinsi Banten. Mereka mengadukan nasib atas ganti rugi yang tak kunjung diberikan oleh Pemkot Cilegon.
Kendati kasus penggusuran terhadap 417 rumah warga tersebut pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PUTN) dimenangkan oleh warga, namun sampai sekarang, warga belum menerima ganti rugi sesuai yang tertera dalam putusan PTUN tersebut.
Bambang Pujianto, perwakilan warga mengatakan, warga merasa terabaikan oleh Walikota Cilegon. Selain itu, warga pun merasa tidak mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Cilegon. “Karena itu kita minta bantuan dan mengadu ke DPRD Provinsi Banten,” ujarnya saat audiensi dengan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah di ruang kerjanya, Kamis (2/2).
Dalam audiensi, jika DPRD Banten tidak berdampak baik pada kondisi masyarakat dan menyelasaikan masalah, masyarakat akan mengadukan persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Joko Widodo.
“Kalau pemerintah membayar ganti rugi, jika tidak bisa mengontrak di tanah itu kami siap mencari tempat lain,” katanya.
Penggusuran tersebut pun mengakibatkan sekitar 3.000 warga Kota Cilegon terancam kehilangan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 15 Februari mendatang.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah setelah audiensi mengungkapkan, pihaknya tidak bisa langsung menyelesaikan persoalan warga tersebut. Asep hanya bisa dengan koordinasi dengan DPRD Kota Cilegon. “Karena bukan wilayah kita, atau kita nanti akan meminta fraksi PDIP untuk coba menemui warga,” katanya.
Menurut Asep, DPRD Kota Cilegon seharusnya mau menyelesaikan persoalan tersebut mengingat mereka wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. (Bayu)
